Nasional . 16/04/2026, 15:05 WIB
Penulis : Mihardi | Editor : Mihardi
fin.co.id - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, mengungkap adanya dugaan praktik tidak sehat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.
Ia menjelaskan, indikasi tersebut muncul dari tindakan oknum yayasan atau mitra pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalin kerja sama eksklusif dengan pihak sekolah. Polanya dilakukan melalui nota kesepahaman (MoU) yang membatasi akses pihak lain.
"Di praktiknya, banyak mitra begitu membangun SPBG langsung membuat MoU dengan kepala sekolah. Bahkan seringkali mereka membuat permufakatan jahat," ujar Sony dalam paparannya di Kementerian Pembangunan Masyarakat, Kamis, 16 April 2026.
Menurutnya, dalam sejumlah MoU ditemukan klausul yang melarang sekolah menerima pasokan makanan dari penyedia lain selain yayasan tertentu. Hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip program MBG yang seharusnya terbuka.
"Adanya kalimat 'Kami tidak akan menerima MBG dari yayasan lain selain yayasan ini'. Nah itu sebenarnya tidak boleh," tegasnya.
Sony menekankan bahwa program MBG dirancang untuk menjangkau lebih luas, tidak hanya siswa, tetapi juga kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Oleh karena itu, praktik eksklusivitas dinilai dapat menghambat pemerataan distribusi gizi.
Ia juga menyebut pihaknya terus melakukan pembenahan di berbagai daerah agar pelaksanaan program kembali sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan asupan gizi masyarakat yang membutuhkan.
Di sisi lain, Sony menilai program MBG memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Pemerintah setiap hari mengalokasikan hampir Rp1 triliun untuk mendukung program tersebut, yang langsung mengalir ke masyarakat.
Sebagian besar anggaran, yakni lebih dari Rp600 miliar per hari, digunakan untuk pembelian bahan pangan seperti beras, telur, daging, dan sayuran dari petani, peternak, serta pedagang pasar.
"Jadi mengalir ke elitnya yang mana? Ini mengalir langsung kepada saudara-saudara kita di bawah. Uang ini menyerap habis di pasar-pasar dan desa-desa dari Aceh sampai Papua," ujarnya.
Selain itu, sekitar Rp117 miliar per hari dialokasikan untuk membayar insentif bagi sekitar 1,2 juta relawan SPPG. Sony menegaskan bahwa sebagian besar dana, sekitar 70 persen, langsung disalurkan ke setiap SPPG melalui sistem virtual account tanpa melalui perantara pemerintah daerah.
Dengan demikian, program MBG tidak hanya berperan dalam meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi di tingkat akar rumput.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media