KPK Dalami Kasus Korupsi Pekalongan, Wakil Ketua DPRD hingga ASN Dipanggil sebagai Saksi

fin.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Ruben R Prabu Faza, untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq. Pemeriksaan Ruben dilakukan di Polres Pekalongan Kota, Jawa Tengah.

“Pemeriksaan bertempat di Polres Pekalongan Kota, Jawa Tengah, atas nama RPF selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan,” ujar Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo di Jakarta, Senin, 20 April 2026.

Selain itu, KPK juga memeriksa sejumlah saksi lain, termasuk pihak yang terafiliasi dengan perusahaan milik Fadia Arafiq yakni PT Raja Nusantara Berjaya, pimpinan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kajen, pegawai restoran Big Boss, serta beberapa aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Sebelumnya, pada 3 Maret 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Fadia Arafiq di wilayah Semarang, Jawa Tengah, bersama ajudan dan orang kepercayaannya. Dalam operasi tersebut, total 11 orang juga turut diamankan di Pekalongan.

OTT tersebut menjadi operasi tangkap tangan ketujuh yang dilakukan KPK pada tahun 2026 dan berlangsung di bulan Ramadhan 1447 Hijriah.

Kemudian pada 4 Maret 2026, KPK menetapkan Fadia sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jasa alih daya (outsourcing) serta proyek pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan periode 2023–2026.

KPK menduga terdapat konflik kepentingan dalam proses pengadaan, di mana perusahaan milik keluarga, PT Raja Nusantara Berjaya, diduga memenangkan sejumlah proyek.

Dari kasus tersebut, total dugaan penerimaan mencapai sekitar Rp19 miliar, yang terdiri dari Rp13,7 miliar yang dinikmati langsung, Rp2,3 miliar yang diberikan kepada pihak perusahaan, serta Rp3 miliar dalam bentuk uang tunai yang belum didistribusikan.