BBM Nonsubsidi Tembus Rp20 Ribu! Puan Desak Pemerintah Mitigasi Dampak Perang AS-Iran

fin.co.id – Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang berlaku sejak Sabtu 18 April 2026 memicu reaksi keras dari parlemen. Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak pemerintah untuk segera memberikan penjelasan transparan mengenai alasan kenaikan harga yang kini menyentuh angka di atas Rp20.000 per liter tersebut.

Penyesuaian harga ini menyasar sejumlah produk unggulan PT Pertamina (Persero) seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Langkah serupa juga diambil oleh penyedia BBM swasta, BP, yang menaikkan harga produk BP Ultimate Diesel. Puan menekankan pentingnya akuntabilitas pemerintah dalam mengevaluasi harga energi secara berkala agar tidak memicu gejolak sosial.

"Pemerintah harus bisa memitigasi kesiapan terkait dengan harga BBM. Harus ada keadilan dan penjelasan, kenapa harga tersebut naik? Dan sampai kapan? Evaluasi ini harus disampaikan secara berkala," tegas Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 21 April 2026.

Ancaman Geopolitik dan Stabilitas Ekonomi

Puan menyoroti bahwa kenaikan harga energi domestik tidak lepas dari situasi geopolitik global yang kian tidak menentu. Perang yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran menjadi faktor utama yang mengguncang pasar minyak dunia. Menurutnya, pemerintah wajib menyiapkan skenario mitigasi untuk menghadapi ketidakpastian ini.

Dampak konflik di Timur Tengah tersebut kini mulai merembet ke berbagai sektor ekonomi nasional. Selain memicu kenaikan harga BBM, ketegangan internasional ini juga mulai melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, meningkatkan biaya produksi bahan baku seperti plastik, hingga mengganggu iklim investasi di Indonesia.

"Kita belum mengetahui situasi geopolitik yang terjadi, apakah perang ini akan berlanjut atau berhenti. DPR meminta pemerintah memitigasi segala kemungkinan yang akan terjadi," tambah Puan.

Jaga Daya Beli dan Stabilitas Moneter

Dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR, Puan mengingatkan bahwa tekanan ekonomi global ini berpotensi besar menggerus daya beli masyarakat. Ia meminta otoritas fiskal dan moneter, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, untuk segera mengambil langkah kebijakan yang mampu menjaga stabilitas perekonomian rakyat.

Kondisi ekonomi saat ini menuntut sinergi kuat agar masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok di tengah kenaikan biaya transportasi dan logistik. "Kondisi ini menuntut otoritas fiskal dan moneter mengambil kebijakan yang dapat menjaga perekonomian nasional berjalan dan masyarakat tetap memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya," pungkasnya.

Hingga saat ini, masyarakat masih menunggu langkah konkret pemerintah dalam menstabilkan harga energi, terutama jika konflik bersenjata di Timur Tengah terus meluas dan mengganggu rantai pasok minyak mentah global.