Korupsi dan Pemborosan Disorot! Mendagri Ingatkan Kepala Daerah: Citra Bisa Hancur Seketika

fin.co.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya menjaga integritas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penegasan itu disampaikan sebagai respons atas masih munculnya kasus korupsi dan pemborosan anggaran yang dinilai dapat memengaruhi citra kepala daerah secara menyeluruh.

Dalam arahannya pada forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Mendagri menyebut korupsi dan penggunaan anggaran yang tidak efisien sebagai dua persoalan utama yang harus menjadi perhatian para kepala daerah.

"Tolonglah teman-teman kepala daerah, ini menjaga betul diri masing-masing, membuat kebijakan juga. Karena terutama dari kasus korupsi dan kasus inefisiensi. Dua ini, korupsi sama inefisiensi, pemborosan," kata Mendagri, Rabu, 22 April 2026.

Ia menjelaskan bahwa persepsi masyarakat saat ini banyak dibentuk oleh pemberitaan media. Ketika terjadi operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau muncul isu pemborosan anggaran, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu yang terlibat, tetapi juga dapat memengaruhi citra seluruh pemerintah daerah.

Menurut Tito, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Padahal, kepercayaan menjadi unsur penting dalam mendukung proses pengajuan anggaran daerah, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).

Meski begitu, Mendagri mengakui banyak kepala daerah yang telah menunjukkan kinerja positif dan melahirkan berbagai inovasi. Namun, capaian tersebut kerap tertutupi oleh informasi negatif yang lebih cepat tersebar di ruang publik.

Ia menggambarkan situasi itu dengan analogi bahwa banyak orang bisa bekerja dengan baik, tetapi satu kesalahan yang mencuat justru dapat membentuk pandangan yang tidak proporsional. Karena itu, ia meminta asosiasi kepala daerah lebih aktif membangun narasi positif dengan mempublikasikan prestasi dan inovasi daerah secara konsisten.

Selain penguatan tata kelola pemerintahan, Tito juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang terbuka. Menurutnya, pencegahan korupsi harus berjalan beriringan dengan transparansi informasi dan penyampaian kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat.

"Nah, oleh karena itu, ini masalah persepsi, di samping kita memperbaiki tentunya. Memperbaiki untuk betul-betul hati-hati terhadap praktik koruptif," ujarnya.

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat integritas di daerah. Ia menambahkan bahwa hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya dapat terjaga melalui kinerja yang baik serta persepsi publik yang positif.