Segudang Kontroversi Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang Bikin Warga Murka

4. Dinasti Politik

Isu lain yang berkembang adalah dugaan praktik dinasti politik. Publik menyoroti sejumlah anggota keluarga Rudy Mas’ud yang menduduki posisi penting di pemerintahan dan legislatif. Kondisi ini memicu kekhawatiran terkait melemahnya mekanisme pengawasan kekuasaan.

5. Beli Mobil Dinas Rp8 Miliar dan Renovasi Rumah Rp25 Miliar

Kebijakan anggaran juga menjadi perhatian, terutama terkait pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar dan renovasi rumah dinas yang mencapai Rp25 miliar. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat, kebijakan tersebut dinilai kurang sensitif dan memicu kritik luas.

6. TAGUPP

Pembentukan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) pada awal 2026 turut menuai polemik. Tim yang beranggotakan puluhan orang dengan anggaran miliaran rupiah per tahun itu dinilai terlalu besar dan berpotensi membebani keuangan daerah.

7. Iuran BPJS Kesehatan

Selain itu, kebijakan pengalihan iuran BPJS Kesehatan ke pemerintah kabupaten/kota juga menimbulkan reaksi keras. Dampaknya, puluhan ribu warga berisiko kehilangan jaminan kesehatan, termasuk di Samarinda yang mencatat lebih dari 49.000 warga terdampak.

Klarifikasi Pemprov Kaltim

Menanggapi berbagai kritik, Pemerintah Provinsi Kaltim telah memberikan klarifikasi. Salah satunya dengan mengembalikan mobil dinas yang menuai sorotan publik dan mengembalikan anggarannya ke kas daerah.

Terkait polemik BPJS, pemerintah provinsi menyebut kebijakan tersebut bertujuan menciptakan keadilan fiskal antarwilayah, sekaligus memastikan bantuan tetap diberikan bagi daerah yang mengalami keterbatasan anggaran.

Sementara itu, TAGUPP dijelaskan sebagai tim pemikir yang bertugas mendorong kemandirian fiskal daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan sebagai beban anggaran.

Di tengah berbagai dinamika tersebut, pembangunan Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga ibu kota baru tetap menjadi tantangan besar. Kritik yang muncul dari masyarakat dinilai sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan agar tetap berpihak pada kepentingan publik.