Komnas HAM Dorong Penguatan Keamanan dan Pemulihan Korban di Papua

fin.co.id - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan pentingnya peningkatan langkah pengamanan sekaligus percepatan pemulihan bagi para korban dalam menyikapi situasi kekerasan yang terjadi di sejumlah wilayah Papua, termasuk di Kabupaten Nduga (Papua Pegunungan) dan Kabupaten Puncak Jaya (Papua Tengah).

Kepala Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey, menyampaikan bahwa pihaknya telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemantauan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan aparat keamanan, pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat agar penanganan berjalan secara menyeluruh.

“Kami sudah melakukan pemantauan, bertemu gubernur, kapolda, dan mendatangi lokasi. Kami juga meminta keterangan saksi-saksi langsung,” ujar Frits melalui sambungan daring di Jakarta dikutip dari Antara, Kamis, 23 April 2026.

Dalam peristiwa di Kabupaten Nduga, Komnas HAM mencatat insiden bermula dari pembunuhan seorang anggota Polres yang hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Setelah kejadian itu, situasi berkembang dengan adanya operasi penyisiran oleh aparat serta reaksi warga yang berujung pada penyerangan fasilitas kepolisian.

Akibat rangkaian peristiwa tersebut, tercatat sejumlah kerusakan, di antaranya dua unit truk dibakar, sembilan sepeda motor hangus, serta satu bangunan mengalami perusakan. Selain itu, sedikitnya lima warga sipil dilaporkan meninggal dunia, sementara lokasi pemakaman korban masih dalam penelusuran.

“Rekomendasi yang sudah dikeluarkan antara lain kepada Kapolda untuk melakukan proses hukum, pemeriksaan terhadap personel, serta evaluasi internal,” kata Frits.

Sementara itu, di Puncak Jaya, Komnas HAM menerima laporan adanya korban jiwa dan luka-luka akibat meningkatnya eskalasi konflik pada pertengahan bulan. Data sementara menunjukkan 15 orang meninggal dunia dan lima lainnya mengalami luka.

Komnas HAM masih melakukan verifikasi lebih lanjut terkait jumlah korban serta kronologi kejadian, termasuk menggali keterangan dari para saksi di lapangan.

“Dari lima korban selamat, kami baru bertemu satu orang, yakni korban perempuan Anita Telenggen yang mengalami luka tembak di bagian leher,” ujar Frits.

Ia menambahkan bahwa koordinasi terus dilakukan dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, DPRD, serta tokoh masyarakat guna meredakan situasi dan mendorong terciptanya stabilitas keamanan.

Selain itu, komunikasi dengan berbagai pihak juga terus dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa tersebut serta mendukung langkah penanganan yang tepat.

Komnas HAM menilai bahwa penegakan hukum yang profesional dan transparan, disertai evaluasi internal aparat, merupakan faktor penting dalam membangun kembali kepercayaan publik sekaligus mencegah terulangnya kekerasan.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dinilai menjadi kunci, agar penanganan konflik tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga memastikan perlindungan warga sipil serta percepatan pemulihan kondisi sosial di wilayah terdampak.