Wagub Rano Setujui Penambahan Personel Satpol PP, Beban Kerja Dinilai Sudah Berat

fin.co.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memberikan sinyal dukungan terhadap usulan penambahan jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta yang dinilai belum mencukupi kebutuhan di lapangan.

“Bayangkan, pemadam kebakaran saja butuh 11.000 personel. Kalau Satpol PP minta 5.000, mungkin saja, tapi akan bertahap,” kata Rano dilansir dari Antara, Sabtu, 25 April 2026.

Ia juga menyoroti tingginya tekanan kerja yang dihadapi personel Satpol PP, termasuk fakta adanya 35 anggota yang meninggal dunia dalam kurun waktu satu tahun. Kondisi ini, menurutnya, menjadi indikator bahwa beban kerja yang ditanggung saat ini cukup berat dan perlu segera diantisipasi.

Karena itu, Rano menilai penambahan personel menjadi langkah penting untuk menyeimbangkan beban tugas sekaligus menjaga kesehatan anggota yang bertugas di lapangan.

Sebelumnya, Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta telah mengajukan kebutuhan tambahan personel, khususnya dari kalangan usia muda, guna memperkuat daya tahan kerja dan efektivitas operasional.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, menjelaskan bahwa idealnya setiap kelurahan memiliki sekitar 18 hingga 20 personel agar pembagian tugas berjalan optimal.

“Namun, kondisi saat ini masih jauh dari standar ideal tersebut,” ujarnya.

Ia memaparkan bahwa saat ini jumlah personel di tiap kelurahan hanya berkisar antara tujuh hingga 10 orang. Padahal, tugas pengamanan dan penegakan ketertiban dilakukan tanpa henti selama 24 jam.

“Dengan sistem pembagian tiga sif, jumlah personel di tiap sif menjadi sangat terbatas sehingga berdampak pada tingginya beban kerja yang harus ditanggung masing-masing anggota,” jelas Satriadi.

Secara keseluruhan, jumlah anggota Satpol PP DKI Jakarta saat ini mencapai sekitar 5.000 orang. Namun, kebutuhan ideal diperkirakan mencapai dua kali lipat, yakni sekitar 10.000 personel.

Atas dasar itu, pihaknya telah mengusulkan penambahan jumlah anggota guna memastikan pelayanan ketertiban umum di ibu kota dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.