Jemput Anak Jalanan ke Sekolah, DPR Minta Pemerintah Jangan Setengah Hati

fin.co.id - Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mendorong pemerintah memastikan program Sekolah Rakyat bagi anak jalanan tidak berhenti pada tahap awal, melainkan berlanjut secara berkesinambungan hingga memberikan dampak nyata.

Menurut Atalia, pendekatan “jemput bola” yang dilakukan pemerintah untuk menjangkau anak-anak jalanan merupakan langkah penting, namun harus diikuti dengan pendampingan jangka panjang.

"Langkah jemput bola ke titik-titik anak jalanan adalah bentuk kehadiran negara yang nyata. Tetapi, yang lebih penting adalah memastikan bahwa proses ini tidak berhenti pada pendataan dan rekrutmen awal, melainkan berlanjut pada pendampingan yang berkelanjutan," katanya dikutip, Minggu, 26 April 2026.

Ia mengapresiasi langkah Kementerian Sosial Republik Indonesia yang menjaring calon peserta didik Sekolah Rakyat dari kawasan jalanan dan pasar di Pejompongan, Jakarta Pusat. Upaya tersebut dinilai sebagai terobosan progresif dalam membuka akses pendidikan bagi kelompok rentan.

Dari hasil pendataan, tercatat 77 anak menjadi calon peserta didik tahun ajaran 2026/2027, dengan 29 di antaranya merupakan anak jalanan yang tidak bersekolah dan bekerja di sektor informal.

Atalia menilai, metode penjangkauan langsung ini melengkapi sistem berbasis data seperti Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya integrasi data dan validasi lapangan agar program tepat sasaran.

"Validasi harus melibatkan pemerintah daerah, RT/RW, serta pekerja sosial yang memahami kondisi riil anak," ujarnya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa persoalan anak jalanan tidak bisa dilepaskan dari kondisi keluarga. Oleh karena itu, pendekatan berbasis keluarga dinilai krusial, termasuk melalui bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Selain itu, Atalia juga menyoroti pentingnya keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak tersebut. Menurutnya, masuk ke Sekolah Rakyat hanyalah langkah awal, sementara tantangan berikutnya adalah memastikan mereka mampu bertahan dan beradaptasi.

Ia juga menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor, mulai dari kementerian, pemerintah daerah, hingga organisasi masyarakat sipil, agar penanganan anak jalanan bisa lebih komprehensif.

"Atas nama Komisi VIII DPR RI, kami akan terus mendorong agar program Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi program afirmatif jangka pendek, tetapi menjadi model kebijakan inklusif yang berkelanjutan dan terukur dampaknya," kata Atalia.

Ia menambahkan, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah anak yang terjaring, tetapi dari seberapa banyak yang mampu bertahan, berkembang, dan keluar dari lingkaran kerentanan.

"Negara harus hadir tidak hanya untuk menemukan mereka yang tertinggal, tetapi juga memastikan mereka dapat melangkah maju dengan martabat dan masa depan yang lebih baik," tuturnya.