Bima Arya: Penguatan Fiskal Daerah Jadi PR Besar 30 Tahun Otonomi Daerah

fin.co.id - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menilai bahwa persoalan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah selama tiga dekade terakhir terletak pada aspek kebijakan fiskal. Hal itu ia sampaikan dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Gedung Kemendagri, Senin, 27 April 2026.

“Otonomi daerah adalah juga tentang kemandirian. Apabila kita mengevaluasi 30 tahun perjalanan otonomi daerah, maka akan nampak pekerjaan rumah terbesar hari ini bagi kita semua adalah meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan kemandirian ekonomi di daerah,” kata Bima Arya.

Ia menjelaskan bahwa kepala daerah saat ini menghadapi tantangan yang terbagi dalam tiga level utama. Pertama, tantangan di tingkat lokal yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat dan konstituen yang harus dipenuhi secara langsung.

Kedua, tantangan di tingkat nasional dalam mendukung serta mengawal program prioritas pemerintah, termasuk agenda Asta Cita dan RPJMN 2025–2029. Ketiga, tantangan di level global yang dipengaruhi dinamika geopolitik dunia.

“Kedua, tantangan di tingkat nasional; untuk mengawal program-program prioritas dan Asta Cita, karena otonomi daerah itu ditegaskan dalam poin ketujuh dari Asta Cita, demikian juga dalam RPJMN kita 2025 dan 2029. Dan yang ketiga adalah tantangan geopolitik di tingkat global. Lokal, nasional, dan juga global,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut membuat tugas kepala daerah tidak mudah dalam memastikan pelaksanaan otonomi daerah berjalan seimbang di tengah berbagai tekanan.

Meski demikian, pemerintah tetap mengapresiasi berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh sejumlah kepala daerah. Menurutnya, banyak daerah mampu mengubah tantangan menjadi peluang serta menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam forum tersebut, tercatat 29 kepala daerah hadir sebagai representasi praktik terbaik dari berbagai wilayah di Indonesia.

“Kita selayaknya merayakan, mengapresiasi seluruh inspirasi-inspirasi tadi. Kita selayaknya bangga dan terus mendorong adanya ikon-ikon di daerah yang saling menginspirasi kepala daerah-kepala daerah yang lain. Angka-angka adalah patokannya, indikator-indikator adalah ukurannya,” imbuhnya.

Namun demikian, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah terlena.

“Jangan pernah berhenti pada angka-angka kepuasan. Jangan pernah kita abai dan terlena dalam capaian-capaian. Kita harus jujur bahwa masih banyak tantangan kita di depan," tegasnya.

Ia juga menyoroti persoalan kesenjangan antar daerah, keterbatasan kapasitas fiskal, integritas aparatur, hingga regulasi yang masih menjadi hambatan dalam mendorong inovasi di daerah.