Bukan Presidennya yang Bermasalah! Idrus Marham Bongkar Akar Isu Reshuffle Kabinet Prabowo

fin.co.id - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham menanggapi isu perombakan kabinet atau reshuffle yang belakangan ramai dibicarakan. Ia menilai, persoalan utama dalam pemerintahan saat ini bukan terletak pada pergantian individu, melainkan pada bagaimana memastikan kinerja kabinet berjalan optimal sesuai visi besar Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Idrus, ada lima fondasi utama yang telah ditetapkan presiden sebagai arah kebijakan nasional. Pertama, pembangunan harus berpijak pada kesadaran berbangsa dan bernegara dengan Pancasila sebagai dasar sekaligus pedoman utama.

Kedua, presiden memandang Indonesia sebagai “rumah besar bersama” yang perlu dijaga secara kolektif. Konsep ini menekankan pentingnya inklusivitas dan tanggung jawab seluruh elemen bangsa.

Ketiga, pembangunan harus mempertimbangkan realitas keberagaman Indonesia, sehingga persatuan dan kesatuan menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas nasional.

Keempat, berbagai kebijakan strategis telah ditetapkan sebagai implementasi visi tersebut, seperti penguatan ketahanan pangan dan energi, hilirisasi sumber daya alam, serta keberlanjutan pembangunan. Idrus menilai agenda ini seharusnya menjadi pedoman kerja seluruh jajaran menteri.

Kelima, pembentukan Kabinet Merah Putih merupakan langkah untuk menghimpun berbagai potensi bangsa dalam satu tim kerja yang solid. Konsolidasi internal, termasuk melalui retret kabinet, disebut telah dilakukan untuk menyatukan langkah dan persepsi.

Sejalan dengan itu, Idrus menilai tidak bijak jika kritik publik justru mengarah pada tuntutan agar presiden mundur. Ia menegaskan bahwa persoalan lebih banyak berada pada pelaksanaan kebijakan di tingkat kementerian.

“Tidaklah bijaksana apabila secara serta-merta muncul suara-suara yang meminta presiden turun. Masalahnya bukan pada presiden, tetapi pada pembantu-pembantunya,” ujar Idrus dalam keterangannya, Senin, 27 April 2026.

Ia juga menekankan bahwa reshuffle tidak hanya dimaknai sebagai evaluasi kinerja, tetapi juga bagian dari strategi untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan koordinasi, serta mendorong efektivitas jalannya pemerintahan.

"Kita mafhum bahwa pemikiran yang berkait dengan isu reshufle juga tak bisa dipisahkan dari menguatnya harapan dan kepercayaan publik pada efektifas kepemimpinan Presiden Prabowo," imbunya.

Lebih lanjut, ia menilai reshuffle yang tepat dapat menjadi momentum untuk menyesuaikan strategi pemerintah agar lebih responsif terhadap dinamika ekonomi, sosial, dan politik.

"Karena bagaimana pun reshuffle yang tepat, bisa menjadi energi baru bagi penyesuaian strategi pemerintahan agar lebih responsif terhadap situasi ekonomi, sosial, maupun politik. Dengan kata lain, isu reshuffle bukan sekadar pergantian figur, tetapi juga sinyal bahwa arah kebijakan dan konsolidasi kekuasaan sedang ditata ulang untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat legitimasi pemerintahan," terangnya.

Ia menegaskan pentingnya revitalisasi kabinet agar pelaksanaan program prioritas, termasuk agenda Asta Cita, dapat berjalan lebih optimal.

"Oleh karena itu yang perlu kita dorong adalah bagaimana presiden melakukan revitalisasi pembantu-pembantunya untuk memastikan adanya akselerasi kinerja kabinet yang lebih efektif,” lanjutnya.

Idrus juga mengajak seluruh pihak untuk memberikan masukan yang objektif dan berbasis fakta kepada presiden. Menurutnya, kritik yang konstruktif akan membantu memperkuat soliditas dan responsivitas pemerintahan dalam menghadapi berbagai tantangan.