Kejari Kabupaten Tangerang Didemo, Massa Desak Evaluasi Pasca-OTT Jaksa 

fin.co.id -  Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Penegak Demokrasi (AMPD) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang, Senin (27/4/2026). Aksi ini merupakan respons atas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap seorang jaksa di wilayah tersebut.

Koordinator aksi, Gandi Sadewa, menyatakan bahwa demonstrasi ini adalah bentuk keprihatinan atas dugaan pelanggaran integritas di lingkungan aparat penegak hukum. Menurutnya, peristiwa OTT tersebut harus menjadi momentum evaluasi total di tubuh kejaksaan.

"Perlu ada langkah konkret untuk memastikan penegakan hukum berjalan transparan dan bebas dari praktik mafia peradilan," ujar Gandi dalam orasinya di depan Gedung Kejari Kabupaten Tangerang.

Dalam aksinya, massa menyampaikan beberapa tuntutan utama, di antaranya desakan audit integritas serta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja internal. Mahasiswa juga meminta penonaktifan sementara bagi pihak-pihak yang terindikasi terlibat guna menjamin keterbukaan informasi publik dalam penanganan perkara.

Selain menuntut evaluasi, AMPD menyodorkan sejumlah rekomendasi solusi. Mereka mendorong pembentukan tim pengawas independen yang melibatkan unsur internal kejaksaan dan partisipasi publik untuk menjamin objektivitas proses pembenahan.

Penerapan sistem pelaporan publik atau whistleblowing system juga dinilai mendesak untuk segera diintegrasikan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran secara aman.

Gandi menekankan, pihaknya menagih implementasi nyata Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi agar tidak sekadar menjadi formalitas administratif, tetapi berdampak pada peningkatan kinerja pelayanan hukum.

"Kami ingin memastikan hukum tidak menjadi alat transaksi, tetapi benar-benar menjadi instrumen keadilan," tegas Gandi.

Sebagai bentuk akuntabilitas, massa juga meminta pihak Kejari Kabupaten Tangerang membuka ruang dialog melalui forum audiensi terbuka guna mendengar langsung aspirasi dan keresahan masyarakat sipil.