Pigai Soroti Konflik Papua, Desak Dialog Nasional Libatkan Seluruh Pilar Negara

fin.co.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan penanganan konflik Papua tidak lagi bisa dilakukan dengan pendekatan konvensional. Ia mendorong adanya dialog nasional yang melibatkan seluruh elemen negara untuk menghentikan eskalasi kekerasan di Bumi Cenderawasih.

Pernyataan tersebut disampaikan Pigai menyusul meningkatnya kasus kekerasan di Papua dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan catatan Komnas HAM, sepanjang 2025 terjadi 97 peristiwa kekerasan, ditambah 26 kasus baru hingga April 2026.

Pigai menilai situasi tersebut menjadi peringatan serius yang tidak boleh diabaikan.

Ia juga menyoroti perkembangan teknologi informasi yang membuat berbagai peristiwa kekerasan di Papua kini dengan cepat tersebar ke publik, baik di tingkat nasional maupun internasional.

"Setiap peristiwa yang terjadi akan membentuk persepsi global terhadap kondisi HAM di Indonesia," ujar Pigai di Jakarta, Minggu, 10 Mei 2026.

Menurutnya, upaya pencegahan kekerasan harus menjadi prioritas agar citra Indonesia di mata dunia tidak terus memburuk akibat konflik berkepanjangan di Papua.

Data yang dipaparkan Kementerian HAM menunjukkan sedikitnya 20 orang meninggal dunia dalam rentang hampir satu bulan terakhir akibat rangkaian konflik di sejumlah wilayah Papua.

Lima daerah yang menjadi titik panas konflik tersebut meliputi Dogiyai, Yahukimo, Puncak Papua, Timika, dan Tembagapura.

Pigai juga mengkritik pola penanganan konflik yang selama ini dinilai masih bersifat reaktif dan hanya fokus pada kasus per kasus. Menurutnya, pendekatan tersebut belum mampu menyentuh akar persoalan yang menyebabkan konflik terus berulang.

Sebagai solusi, ia meminta adanya keputusan politik nasional yang terintegrasi dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

"Penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan bersama yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, hingga tokoh-tokoh nasional," tegas Pigai.