Sekolah Kedinasan Tanpa Syarat Tinggi Badan Jadi Buruan 2026, Ini Daftar Sekdin Favorit yang Buka Peluang Jadi ASN

fin.co.id - Sekolah kedinasan masih menjadi salah satu pilihan favorit para pelajar Indonesia untuk melanjutkan pendidikan setelah lulus SMA atau SMK.

Selain menawarkan pendidikan berkualitas, sekolah kedinasan juga membuka peluang besar bagi lulusannya untuk bekerja di instansi pemerintahan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menariknya, tidak semua sekolah kedinasan mensyaratkan tinggi badan bagi calon pendaftarnya.

Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi banyak siswa yang selama ini merasa minder karena terkendala syarat fisik tertentu.

Dua sekolah kedinasan yang paling banyak diburu karena tidak memiliki syarat tinggi badan adalah Politeknik Statistika STIS dan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN).

Kedua kampus kedinasan ini dikenal memiliki tingkat persaingan ketat karena menawarkan pendidikan gratis hingga peluang karier yang menjanjikan setelah lulus.

Sekolah Kedinasan Masih Jadi Primadona

Setiap tahun, ribuan siswa dari berbagai daerah berlomba-lomba masuk sekolah kedinasan. Alasannya sederhana, yakni adanya ikatan dinas yang memberikan kesempatan kerja lebih pasti setelah menyelesaikan pendidikan.

Sekolah kedinasan sendiri merupakan perguruan tinggi yang berada di bawah kementerian atau lembaga pemerintah.

Tujuannya untuk mencetak tenaga profesional yang nantinya akan bekerja di lingkungan pemerintahan sesuai bidang keahlian masing-masing.

Tak heran jika sekolah kedinasan selalu menjadi incaran. Selain bebas biaya pendidikan, para taruna atau mahasiswa juga dipersiapkan langsung untuk kebutuhan instansi negara.

STIS Jadi Favorit karena Tanpa Syarat Tinggi Badan

Salah satu sekolah kedinasan yang tidak menerapkan syarat tinggi badan adalah Politeknik Statistika STIS yang berada di bawah Badan Pusat Statistik (BPS).

STIS dikenal sebagai kampus kedinasan yang fokus pada bidang statistika dan data. Di era digital seperti sekarang, lulusan bidang statistik sangat dibutuhkan untuk mendukung pengambilan kebijakan pemerintah berbasis data.