.png)
fin.co.id - Gelombang protes besar-besaran terus mengguncang Bolivia setelah federasi serikat buruh terbesar di negara itu melancarkan pemogokan nasional tanpa batas waktu pada Selasa 12 Mei 2026. Aksi tersebut diwarnai blokade jalan raya, penutupan trotoar, hingga demonstrasi massal yang kini berkembang menjadi tuntutan politik berupa desakan agar Presiden Rodrigo Paz mengundurkan diri.
Pemogokan dipimpin oleh Central Obrera Boliviana (COB), federasi serikat buruh terbesar di Bolivia. Aksi ini menjadi eskalasi terbaru dari krisis sosial dan politik yang telah berlangsung hampir dua pekan terakhir akibat kelangkaan bahan bakar, tuntutan kenaikan upah, hingga penolakan terhadap reformasi ekonomi pemerintah.
Dalam pernyataannya, COB menegaskan bahwa tuntutan masyarakat belum dipenuhi pemerintah. Organisasi tersebut kemudian meresmikan “pemogokan mobilisasi tanpa batas waktu” sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah pusat.
Awalnya, demonstrasi muncul akibat persoalan distribusi solar, kualitas bahan bakar, kenaikan gaji, dan penolakan terhadap Undang-Undang 1720 mengenai klasifikasi lahan. Namun, dalam beberapa hari terakhir, gerakan tersebut berubah menjadi protes politik yang lebih luas.
Salah satu pemimpin Federasi Petani Túpac Katari di La Paz, Vicente Salazar, mengatakan masyarakat sudah kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahan saat ini.
“Rakyat sudah lelah, ke-20 provinsi telah bersuara, jumlah penduduk telah melampaui kita, mereka muak dengan pemerintah ini dan satu-satunya tuntutan dari ke-20 provinsi adalah pengunduran diri Rodrigo Paz,” ujarnya seperti dikutip media lokal.
Situasi semakin memanas setelah COB membentuk aliansi dengan organisasi petani, kelompok masyarakat adat, dan organisasi antarbudaya dalam sebuah kesepakatan yang disebut sebagai “pakta non-pengkhianatan”. Langkah itu bertujuan menyatukan seluruh elemen protes di berbagai wilayah Bolivia.
Pemimpin serikat pekerja Mario Argollo menuding pemerintah lebih berpihak kepada kelompok elite ekonomi dan keluarga berpengaruh dibanding rakyat biasa.
“Jika presiden tidak mau menyelesaikan situasi ini, dia harus pergi,” kata Argollo dalam pernyataannya kepada media lokal.
Di sisi lain, aksi protes kini juga melibatkan guru-guru dari wilayah perkotaan maupun pedesaan. Mereka menghentikan kegiatan belajar mengajar dan turun ke jalan menuntut kenaikan gaji, penambahan tenaga pendidikan, serta perbaikan kondisi kerja.
Menteri Pendidikan Beatriz García meminta para guru mengutamakan keberlangsungan pendidikan dan membuka ruang dialog dengan perwakilan tenaga pendidik.
“Hari sekolah yang hilang tidak dapat dipulihkan,” kata Garcia saat mengumumkan agenda pertemuan dengan sektor pendidikan.
Dampak aksi demonstrasi mulai meluas ke berbagai sektor. Administrasi Jalan Raya Bolivia mencatat sedikitnya 34 titik blokade di jalur utama yang menghubungkan La Paz dengan berbagai wilayah lain dan perbatasan menuju Peru.
Akibatnya, distribusi makanan, bahan bakar, hingga transportasi penumpang terganggu. Media lokal juga melaporkan mulai terjadinya kelangkaan kebutuhan pokok serta ratusan wisatawan terlantar di sejumlah daerah.
Pemerintah Bolivia bahkan melakukan evakuasi udara terhadap hampir 300 warga Peru yang terjebak akibat blokade jalan. Kementerian Pariwisata memperkirakan kerugian ekonomi harian akibat situasi tersebut mendekati 3 juta dolar AS.
