.png)
Sebagai langkah konkret untuk mempercepat reformasi birokrasi, Prabowo mengumumkan rencana pembentukan satuan tugas khusus deregulasi.
Satgas tersebut nantinya bertugas menyederhanakan berbagai aturan dan memangkas proses perizinan yang dianggap menghambat investasi.
Prabowo bahkan telah meminta Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengumpulkan para ahli dan pakar guna membentuk tim khusus tersebut.
“Mensesneg saya minta nanti dikumpulkan pakar-pakar bikin satgas khusus untuk mempercepat deregulasi,” jelasnya.
Menurut Prabowo, pemerintah harus hadir membantu para pengusaha yang serius ingin bekerja dan membuka usaha di Indonesia.
“Sederhanakan ya, jangan persulit. Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja ya harus dibantu,” katanya.
Langkah pembentukan satgas deregulasi dinilai menjadi bagian penting dalam strategi pemerintah meningkatkan daya saing investasi nasional.
Selama ini, persoalan birokrasi panjang dan tumpang tindih aturan memang menjadi salah satu keluhan utama investor dalam maupun luar negeri.
Jika deregulasi berhasil dilakukan, maka proses investasi diharapkan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien.
Selain mendorong masuknya modal baru, percepatan investasi juga diyakini dapat membuka lebih banyak lapangan kerja dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.
Pernyataan keras Prabowo ini pun dinilai menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin melakukan pembenahan serius terhadap sistem birokrasi yang selama ini dianggap menghambat dunia usaha.
Publik kini menanti langkah nyata pemerintah dalam merealisasikan satgas deregulasi tersebut agar proses investasi di Indonesia benar-benar bisa lebih cepat dan ramah terhadap pelaku usaha. (*)
