Jaksa Bongkar Alasan Tuntut Nadiem Makarim 18 Tahun Penjara, Singgung “Go Ahead with Chromebook” hingga Shadow Organization

“Menteri itu punya kewenangan membuat kebijakan, kebijakan pengawasan, dan juga melakukan evaluasi. Nah, dalam skala pengadaan nasional, itu menteri yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Pernyataan itu memperkuat argumentasi jaksa mengenai posisi strategis Nadiem dalam proyek pengadaan Chromebook yang kini dipersoalkan secara hukum.

Jaksa Singgung Dugaan “Shadow Organization”

Selain soal Chromebook, jaksa juga menyinggung dugaan adanya “shadow organization” atau pemerintahan bayangan di lingkungan kementerian saat proyek berlangsung.

Menurut Roy, terdapat sejumlah pihak di luar struktur resmi kementerian yang diduga ikut terlibat dalam pembahasan dan pengambilan keputusan terkait proyek pengadaan laptop tersebut.

“Ini berbahaya, ini pemerintahan bayangan namanya,” kata Roy.

Jaksa mengklaim menemukan bukti elektronik mengenai pembahasan Chromebook sejak awal 2020, termasuk dugaan percakapan terkait keuntungan dan harga pengadaan.

Pernyataan tersebut menambah daftar isu serius yang diungkap dalam persidangan, terutama terkait dugaan adanya pengaruh pihak eksternal dalam pengambilan kebijakan kementerian.

Dugaan Konflik Kepentingan dengan Investasi Google

Jaksa juga menyoroti dugaan konflik kepentingan yang dikaitkan dengan hubungan bisnis antara perusahaan yang disebut memiliki kaitan dengan Nadiem dan investasi dari Google.

Menurut jaksa, hubungan tersebut menjadi salah satu benang merah dalam perkara pengadaan Chromebook yang kini tengah disidangkan.

Meski demikian, seluruh tuduhan tersebut masih menjadi bagian dari proses pembuktian di pengadilan dan menunggu penilaian akhir dari majelis hakim.

Dalam tuntutannya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 18 tahun kepada Nadiem Makarim.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara selama 18 tahun dikurangi masa tahanan sementara,” ujar Roy.

Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut denda sebesar Rp1 miliar. Jika tidak dibayarkan, denda tersebut akan diganti pidana kurungan selama 190 hari.