Menteri PANRB Bongkar Kunci Negara Maju, Birokrasi Lemot Bakal Tersingkir!

fin.co.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan, birokrasi unggul menjadi fondasi utama kemajuan bangsa dan keberhasilan pembangunan modern. Menurutnya, reformasi birokrasi harus diarahkan pada pelayanan publik yang cepat, transparan, kolaboratif, dan benar-benar hadir untuk rakyat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyatakan kapasitas negara yang kuat sangat menentukan kualitas pelayanan publik, keberhasilan implementasi kebijakan, hingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ia menilai birokrasi saat ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai mesin administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi motor penggerak kemajuan bangsa dan daya saing negara di tingkat global.

"Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus terus diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan, percepatan transformasi layanan publik, dan peningkatan kepercayaan publik melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan kolaboratif," kata Rini dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, 22 Mei 2026.

Rini menjelaskan, Presiden RI Prabowo Subianto juga memberikan arahan agar reformasi birokrasi mampu membuat pemerintah lebih responsif serta benar-benar hadir untuk masyarakat. Selain itu, ASN dituntut memiliki disiplin, integritas, dan kompetensi tinggi.

"Transformasi birokrasi saat ini tidak lagi dimaknai sebatas perbaikan administrasi, melainkan sebagai transformasi pemerintahan secara menyeluruh agar lebih efektif, efisien, dan mampu menjawab tantangan pembangunan secara nyata," ujarnya.

Ia menerangkan, reformasi birokrasi dilakukan melalui penguatan kelembagaan, penyederhanaan proses bisnis, pembangunan SDM aparatur yang profesional dan adaptif, manajemen kinerja yang akuntabel, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga percepatan transformasi digital pemerintahan.

Menurut Rini, seluruh langkah tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional secara terintegrasi dan berkelanjutan.

"Melalui kebijakan yang lebih presisi, layanan yang lebih tepat sasaran, dan keputusan yang lebih responsif hanya dapat terwujud jika layanan terintegrasi dan dikelola dengan baik," kata Rini.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Karena itu, konsep collaborative and network governance dinilai menjadi kunci keberhasilan program prioritas pemerintah.

Rini menambahkan, aparatur sipil negara di perwakilan RI luar negeri memiliki posisi strategis sebagai wajah negara sekaligus garda terdepan pelayanan publik bagi WNI dan mitra internasional.

"Pendekatan ini menjadi kunci dalam membangun layanan publik yang efektif, efisien, dan berdampak nyata, termasuk dalam penguatan ekosistem layanan WNI di luar negeri melalui sinergi Kementerian Luar Negeri, Perhubungan, Kesehatan, Komunikasi dan Digital serta berbagai instansi terkait lainnya," ungkapnya.

Di akhir pertemuan, Rini berharap hubungan kerja sama Indonesia dan Korea Selatan semakin kuat, khususnya dalam pengembangan pemerintahan digital yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.