Viral PPKS Marak di Fatmawati, Pemkot Jaksel Jaring 24 Orang hingga Dini Hari

fin.co.id - Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) melakukan penjangkauan terhadap 24 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di sepanjang Jalan RS Fatmawati Raya, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru.

Langkah tersebut dilakukan menyusul viralnya video di media sosial yang menyoroti maraknya aktivitas PPKS di kawasan tersebut pada malam hari.

Camat Kebayoran Baru, Rachmad Mulyadi mengatakan, penjangkauan dilakukan sebagai tindak lanjut atas keluhan masyarakat sekaligus upaya penertiban dan pembinaan sosial.

“Kami berterima kasih atas adanya hal yang viral ini karena menjadi bahan masukan bagi kami di wilayah untuk dapat melakukan penjangkauan agar mereka bisa dibina,” ujar Rachmad, Minggu, 24 Mei 2026.

Ia menjelaskan, operasi yang berlangsung hingga dini hari itu melibatkan sekitar 75 personel gabungan dari unsur Satpol PP, Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan, TNI, Polri, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), serta unsur terkait lainnya.

Rachmad juga mengimbau masyarakat agar menyalurkan bantuan sosial melalui lembaga resmi supaya distribusinya lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan gangguan ketertiban umum.

“Kami meminta masyarakat yang ingin bersedekah agar menyalurkannya melalui lembaga resmi seperti Baznas Bazis. Dengan begitu bantuan dapat diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan, Bernard Tambunan, mengungkapkan sebanyak 24 PPKS yang terjaring terdiri dari 13 perempuan dan 11 laki-laki.

Menurut Bernard, seluruh PPKS tersebut telah dibawa ke panti sosial di Kedoya untuk menjalani proses pendataan dan asesmen lebih lanjut.

“Asesmen dilakukan untuk mengetahui daerah asal, tujuan mereka berada di Jakarta, hingga kondisi keluarga masing-masing,” jelas Bernard.

Ia menambahkan, bagi warga ber-KTP Jakarta akan diberikan pembinaan dan pelatihan keterampilan agar memiliki kemampuan untuk bekerja maupun berwirausaha. Sedangkan bagi pendatang dari luar daerah, Dinas Sosial membuka kemungkinan pemulangan ke daerah asal.

Bernard juga mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan uang secara langsung kepada PPKS di jalanan maupun trotoar karena dapat memicu kerumunan dan mengganggu ketertiban umum.

“Saya juga mengimbau para pendatang yang datang ke Jakarta agar memiliki keterampilan dan persiapan yang cukup supaya tidak berakhir menjadi PPKS,” tandasnya.