Jalan Baru Ditambal Malah Ambles Lagi, DPRD Semprot Kinerja Pemprov DKI!

fin.co.id - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nabilah Aboebakar Alhabsy, menyoroti pola perbaikan jalan yang dinilai hanya bersifat tambal sulam dan tidak memberikan solusi jangka panjang bagi masyarakat. Menurut Nabilah, pola kerja seperti itu justru berpotensi menghamburkan anggaran tanpa hasil nyata yang bisa dirasakan warga.

"Masyarakat tidak butuh perbaikan yang hanya bertahan hitungan hari. Yang dibutuhkan adalah pekerjaan yang benar-benar tuntas, terintegrasi, dan memiliki kualitas," kata Nabilah di Jakarta, Jumat, 29 Mei 2026.

Kritik tersebut disampaikan menyusul insiden jalan ambles di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, padahal lokasi itu sebelumnya baru saja diperbaiki dengan pengaspalan oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta.

Ironisnya, sebelum pengaspalan dilakukan, saluran di bawah jalan tersebut juga sempat diperiksa oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta. Kondisi ini dinilai memperlihatkan lemahnya koordinasi antarinstansi di lapangan.

"Kalau jalan yang baru diperbaiki kemudian kembali amblas, berarti ada persoalan serius dalam perencanaan dan pengawasan pekerjaan. Ini bukan sekadar soal tambal jalan, tetapi menyangkut kualitas kerja pemerintah," ujarnya.

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Jakarta Selatan, Nabilah menegaskan kejadian itu tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut keselamatan masyarakat.

Ia menilai pekerjaan jalan dan saluran air selama ini masih berjalan sendiri-sendiri tanpa sinkronisasi yang matang. Akibatnya, setelah satu pekerjaan selesai, muncul kerusakan baru yang membahayakan pengguna jalan.

Nabilah pun meminta dilakukan audit teknis menyeluruh terhadap proyek di lokasi tersebut, mulai dari kualitas pengerjaan, kondisi struktur tanah, hingga sistem drainase bawah jalan yang diduga belum tertangani optimal.

"Jangan sampai uang rakyat terus dipakai untuk memperbaiki titik yang sama berulang kali karena lemahnya koordinasi dan pengawasan," katanya.

Selain itu, ia juga mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat pengawasan proyek infrastruktur agar pengerjaan tidak hanya mengejar target administratif, tetapi benar-benar berkualitas dan aman bagi warga.

"Kita sedang bicara soal keselamatan warga dan kredibilitas pemerintah. Infrastruktur tidak boleh dikerjakan asal jadi," ucapnya.