KPK Gelar OTT ke-12 di Tahun 2026: Bupati Muara Enim Terjaring Operasi Senyap!

fin.co.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi senyap di wilayah Sumatra Selatan dan ibu kota. Kali ini, KPK menangkap Bupati Muara Enim Edison dalam Operasi Tangkap tTngan (OTT) ke-12 pada 2026 di Sumatera Selatan (Sumsel).

Pimpinan lembaga antirasuah tersebut langsung membenarkan kabar mengenai penangkapan kepala daerah ini saat para awak media meminta konfirmasi di Jakarta.

"Benar," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada para jurnalis di Jakarta, Senin, 8 Juni 2026.

Tim Penyidik Amankan 10 Orang di Dua Wilayah Berbeda

Aksi penindakan hukum ini ternyata tidak hanya menyasar sang bupati, melainkan juga menyeret sejumlah pihak dari jajaran pemerintahan dan sektor privat. Petugas KPK bergerak membagi tim untuk mengamankan para target operasi.

Pada kesempatan berbeda, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaga antirasuah menangkap sembilan orang lainnya dalam OTT tersebut. Sinergi tim di lapangan membuat proses penangkapan berjalan tanpa hambatan berarti.

"Tim mengamankan sepuluh orang di wilayah Jakarta dan Sumsel. Lima orang dari unsur Pemerintah Kabupaten Muara Enim, salah satunya bupati. Kemudian lima orang lainnya pihak swasta," kata Budi.

Sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku di Indonesia, para pihak yang terjaring operasi ini tidak langsung menyandang status hukum tertentu. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kilas Balik Deretan 11 Kasus OTT KPK Sepanjang Tahun 2026

Penangkapan terhadap Bupati Muara Enim ini menambah panjang daftar operasi tangkap tangan yang sukses tim penyidik lancarkan sejak awal tahun. Berikut adalah rekam jejak aksi penindakan berskala besar yang KPK lakukan selama periode 2026:

• OTT Pertama (9-10 Januari 2026): KPK menangkap delapan orang terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026.

• OTT Kedua (19 Januari 2026): Petugas mengamankan Wali Kota Madiun Maidi. Lembaga antirasuah pada 20 Januari 2026, mengumumkan Maidi sebagai salah satu tersangka dugaan korupsi dalam bentuk pemerasan dengan modus imbalan proyek dan dana CSR serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur.

• OTT Ketiga (19 Januari 2026): Penyidik menangkap Bupati Pati Sudewo. Pada 20 Januari 2026, KPK mengumumkan Sudewo sebagai salah satu tersangka dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

• OTT Keempat (4 Februari 2026): Operasi menyasar lingkungan KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terkait proses restitusi pajak.

• OTT Kelima (4 Februari 2026): Kasus terkait importasi barang KW atau tiruan. Salah satu yang ditangkap adalah mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu Rizal, yang sedang menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat.

• OTT Keenam (5 Februari 2026): Kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. KPK menetapkan Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, hingga Direktur Utama PT Karabha Digdaya yang merupakan anak perusahaan Kemenkeu sebagai tersangka.

  Rentetan Kasus yang Terungkap Selama Ramadhan hingga Juni 2026

• OTT Ketujuh (3 Maret 2026): Bertepatan dengan bulan Ramadhan, KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal kasus dugaan korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing atau tenaga alih daya, dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemkab Pekalongan tahun anggaran 2023-2026.

• OTT Kedelapan (10 Maret 2026): Masih di bulan Ramadhan, KPK mengumumkan menangkap dan kemudian menetapkan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari sebagai salah satu tersangka dugaan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong, Bengkulu, tahun anggaran 2025-2026.

• OTT Kesembilan (13 Maret 2026): Masih dalam suasana bulan suci, penyidik menangkap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. Syamsul Auliya kemudian menjadi salah satu tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Cilacap, Jawa Tengah, tahun anggaran 2025-2026.

• OTT Kesepuluh (10 April 2026): Petugas menciduk Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo bersama 17 orang lainnya. Gatut Sunu kemudian ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung tahun anggaran 2025-2026.

• OTT Ke-11 (2-3 Juni 2026): Kasus beralih ke instansi vertikal, di mana KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, termasuk Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.