.png)
fin.co.id - Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) untuk meninjau kembali rencana penyesuaian tarif layanan yang sempat diwacanakan berada di kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000. Setiap kebijakan tarif harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan tidak membebani pengguna transportasi umum.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh mengatakan, pihaknya akan memanggil jajaran manajemen Transjakarta dalam rapat kerja guna memperoleh penjelasan terkait dasar kajian yang melatarbelakangi munculnya usulan kenaikan tarif tersebut.
Menurut Nova, besaran tarif yang diwacanakan saat ini dinilai cukup tinggi dan berpotensi memunculkan reaksi dari masyarakat apabila tidak didukung kajian yang kuat.
“Dasar kenaikannya itu kajiannya seperti apa?” tanya Nova di Gedung DPRD DKI Jakarta dikutip, Kamis, 11 Juni 2026.
Ia mengakui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama ini mengalokasikan anggaran subsidi yang cukup besar untuk mendukung operasional Transjakarta melalui skema Public Service Obligation (PSO). Pada tahun-tahun sebelumnya, nilai subsidi tercatat mencapai Rp4,2 triliun, sementara pada 2026 anggarannya berada di kisaran Rp3,8 triliun.
Meski demikian, Nova juga mengingatkan bahwa tarif Transjakarta sebesar Rp3.500 memang belum pernah mengalami perubahan sejak pertama kali diterapkan pada 2005.
“Kalau pun nanti ada kenaikan, itu harus yang benar-benar sewajarnya pada masyarakat,” ujar politikus Partai NasDem ini.
Sebagai alternatif, Nova mengusulkan agar tarif baru tidak melebihi Rp5 ribu. Menurutnya, apabila terjadi penyesuaian tarif, maka harus diikuti peningkatan kualitas layanan yang dapat dirasakan langsung oleh pengguna.
Ia menilai peningkatan pelayanan menjadi strategi penting untuk menjaga minat masyarakat menggunakan transportasi publik di tengah berbagai pilihan moda transportasi lainnya.
“Jadi ini salah satu strategi Transjakarta untuk menarik minat masyarakat tetap menggunakan transportasi umum,” ucap dia.
Selain itu, Nova menegaskan bahwa Program Kartu Layanan Gratis (KLG) yang diperuntukkan bagi 15 kelompok masyarakat rentan harus tetap dipertahankan sebagai bagian dari perlindungan sosial.
Menurutnya, kebijakan tarif baru juga harus dibarengi peningkatan aspek keselamatan dan kenyamanan perjalanan. Ia berharap insiden operasional yang selama ini masih terjadi dapat diminimalkan.
“Feeder to work-nya. Jangan ada lagi misalnya ada insiden-insiden. Kita harus memberikan kenyamanan juga buat penumpang,” pungkas Nova.
Sementara itu, Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti berbagai masukan yang diberikan DPRD DKI Jakarta terkait wacana penyesuaian tarif.
Menurutnya, setiap keputusan nantinya akan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam membayar (ability to pay) serta tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar (willingness to pay).
