.png)
Ringkasan :
- Sidang uji materi UU APBN 2026 di Mahkamah Konstitusi mengungkap ironi anggaran pendidikan 20% yang seharusnya menyejahterakan guru, kini justru terancam tersedot oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Alih-alih fokus pada guru, dana vital pendidikan ini berpotensi beralih ke MBG, menimbulkan kekhawatiran besar terhadap kualitas dan masa depan profesi pendidik di Indonesia.
- Seorang pelajar bahkan bersuara lantang, menunjukkan masih adanya guru yang hanya mengantongi gaji minim Rp400 ribu per bulan, membuktikan kesejahteraan pendidik masih jadi pekerjaan rumah besar.
Perang argumen sengit meledak di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK)!
Baru-baru ini, sidang uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 membawa kabar mengejutkan.
Publik dibuat geram dengan fakta bahwa anggaran pendidikan yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk menopang kesejahteraan guru, kini terancam tergerus oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kondisi ini terungkap dalam persidangan perkara Nomor 55/PUU-XXIV/2026 pada Senin, 15 Juni 2026.
Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia (KOSPI) tampil sebagai pihak yang berani menyuarakan keresahan ini.
Mereka menghadirkan saksi dan ahli untuk membeberkan data-data krusial mengenai penggunaan dana pendidikan yang kini menjadi sorotan tajam.
Anggaran Pendidikan 20%: Mitos atau Realita Kesejahteraan Guru?
Mari kita telusuri lebih dalam lagi.
Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri, memberikan kesaksian yang menggugah.
Menurut Iman, alokasi anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dalam Undang-Undang Dasar 1945 sejatinya memiliki tujuan mulia: memperbaiki kualitas pendidikan, termasuk meningkatkan kesejahteraan guru.
"Ketika amandemen keempat tahun 2002 disampaikan, anggaran sekurang-kurangnya 20 persen itu tujuannya untuk kesejahteraan guru," ungkap Iman dalam keterangannya di sidang.
Namun, kini realita pahit justru membayang.
Iman menyoroti kekhawatiran bahwa sebagian besar anggaran krusial ini justru dialihkan untuk program MBG.
