.png)
fin.co.id – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diklaim membawa angin segar bagi penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI memproyeksikan agenda besar ini mampu menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru, asalkan target pembangunan 80.000 unit gerai koperasi ini tercapai sepenuhnya pada tahun 2029 mendatang.
Sistem pemberdayaan ekonomi ini sengaja menitikberatkan pada keterlibatan penuh warga lokal di setiap wilayah.
“Setiap gerai KDKMP melibatkan satu manajer yang telah mengikuti rekrutmen nasional, serta 17 pekerja lokal yang seluruhnya diprioritaskan berasal dari desa setempat,” kata Kepala Bakom RI Muhammad Qodari dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026.
Investasi Sosial yang Memperkuat Kemandirian Ekonomi Desa
Pemerintah merancang KDKMP sebagai bentuk investasi sosial dan ekonomi jangka panjang. Kehadiran badan usaha ini memiliki misi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memperkuat kemandirian ekonomi lokal, serta membuka jutaan peluang kerja baru di seluruh penjuru Indonesia.
Langkah penguatan aktivitas ekonomi berbasis koperasi ini membawa dampak ganda yang menguntungkan. Selain memperluas akses masyarakat terhadap barang dan jasa dengan harga yang jauh lebih terjangkau, program ini juga melahirkan lapangan kerja baru. Melalui ekosistem ini, warga diharapkan mampu menaikkan taraf hidup mereka sekaligus memperkuat fondasi keuangan desa secara berkelanjutan.
Tegaskan Bebas APBN: Skema Pembiayaan Andalkan Kolaborasi
Di tempat terpisah, skema pendanaan program ini sempat mendapat sorotan. Namun, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa proyek berskala nasional ini tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung. Oleh karena itu, ia menilai publik tidak relevan jika menyamakan gerakan ini dengan program lain yang bergantung pada pembiayaan negara.
“Enggak, yang perlu dievaluasi apanya begitu lho? Koperasi Desa Merah Putih ini kan mekanismenya bukan APBN. Jadi enggak ada kaitannya dengan APBN,” ujar Misbakhun seusai menghadiri peluncuran buku Estafet Ideologi Sumitro ke Prabowo di Universitas Paramadina, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Menurut Misbakhun, arsitektur finansial untuk menyokong program ini murni lahir dari kolaborasi berbagai sumber pendanaan non-negara yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah.
“Pembiayaan itu melalui Agrinas, melalui kredit di Bank Himbara, kemudian di-empowerment sebagian dengan Dana Desa,” katanya membeberkan sumber modal koperasi.
Fokus pada Kualitas Operasional: 11.000 Unit Sudah Terbangun
Karena baru menggelinding pada tahun ini, manajemen program masih berfokus penuh pada penguatan kualitas operasional. Langkah hati-hati ini penting agar masyarakat bisa merasakan manfaat kehadiran koperasi secara optimal dan berkelanjutan.
Misbakhun mengungkapkan bahwa dari belasan ribu unit yang sudah berdiri fisik, proses operasionalisasinya sengaja berjalan secara bertahap demi memastikan keberlanjutan roda usaha.
“Kan ini baru berjalan, baru tahun ini KDMP itu dijalankan. Pak Ferry (Menteri Koperasi Ferry Juliantono) mengatakan ada 11.000 yang sudah dibangun, kemudian dioperasionalkannya baru 1.000 dan ini kan harus kualitatif bukan kuantitatif,” kata Misbakhun.
