Sebaliknya, aktivitas operasional masih mencatat arus kas negatif sebesar Rp19,31 triliun karena total pengeluaran mencapai Rp195,79 triliun, lebih besar dibandingkan penerimaan sebesar Rp176,48 triliun.
Inflasi Medis Jadi Tantangan Besar
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Telisa Aulia Falianty, menilai defisit Dana JKN bukan disebabkan oleh buruknya efisiensi BPJS Kesehatan.
Menurutnya, selama beberapa tahun terakhir BPJS justru telah melakukan berbagai langkah efisiensi melalui transformasi digital.
Beberapa inovasi seperti aplikasi Pandawa, antrean online, serta layanan digital lainnya berhasil memangkas waktu tunggu peserta sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan.
Telisa menilai tantangan terbesar saat ini justru berasal dari perubahan struktur demografi masyarakat Indonesia.
Jumlah penduduk lanjut usia terus meningkat sehingga kebutuhan layanan kesehatan ikut bertambah. Kondisi ini otomatis mendorong kenaikan nilai klaim yang harus dibayarkan BPJS Kesehatan.
"BPJS memang dipengaruhi oleh faktor demografi. Kita sudah mulai memasuki aging society sehingga klaim layanan kesehatan juga semakin meningkat," jelas Telisa.
Biaya Kesehatan Naik Jauh Lebih Cepat
Selain faktor demografi, inflasi medis juga menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan Dana JKN.
Telisa mengungkapkan bahwa kenaikan biaya pelayanan kesehatan di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi nasional.
Mengacu pada data Mercer Marsh Benefits, inflasi medis Indonesia mencapai 17,8 persen.
Sementara berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), inflasi medis berada di level 14,4 persen.
Sebagai perbandingan, inflasi nasional pada Juni 2026 hanya berada di kisaran 3,34 persen secara tahunan.
Bahkan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi umum berada di level sekitar 1,84 persen setelah dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang berbagai komponen pengeluaran masyarakat.