.png)
fin.co.id - Pemerintah secara resmi mulai menyusun rencana pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Guru pada tahun 2027. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengatasi krisis kekurangan tenaga pendidik yang masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menilai penambahan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi kebutuhan mendesak agar kualitas pembelajaran di sekolah negeri tetap terjaga dan layanan pendidikan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh anak Indonesia.
Kebijakan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat, termasuk di wilayah terpencil, tertinggal, dan perbatasan.
Berdasarkan hasil evaluasi nasional, dunia pendidikan saat ini masih menghadapi persoalan serius berupa kekurangan tenaga pengajar.
Banyak guru memasuki masa pensiun setiap tahun, sementara proses pengadaan guru baru belum mampu mengimbangi jumlah yang keluar dari sistem pendidikan.
Akibatnya, sejumlah sekolah mengalami kekurangan guru sehingga proses belajar mengajar tidak berjalan secara optimal.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Mu'ti, mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini masih mengalami kekurangan sekitar 561 ribu guru di berbagai jenjang pendidikan.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Wisuda Ke-17 Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung di Pangkalpinang pada Kamis, 2 Juli 2026.
Menurutnya, tanpa adanya rekrutmen guru secara berkelanjutan, ketimpangan rasio antara jumlah guru dan peserta didik akan semakin melebar.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah akan memfokuskan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik melalui penerimaan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Langkah ini diharapkan mampu memberikan kepastian status bagi tenaga pendidik sekaligus memperkuat kualitas layanan pendidikan nasional.
Selain memenuhi kebutuhan guru di sekolah negeri, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pemerataan tenaga pengajar hingga ke pelosok Indonesia.
Pemerintah menilai distribusi guru yang merata menjadi salah satu kunci dalam mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah.
