.png)
fin.co.id - Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Henri Subiakto, melontarkan kritik terhadap sejumlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto melalui unggahan di akun media sosial X miliknya.
Dalam unggahan tersebut, Henri menilai pemerintah lebih memilih membentuk berbagai lembaga baru dibandingkan memperbaiki institusi yang sudah ada.
"Presiden Prabowo kok seperti orang gak sadar, bikin Negara dalam Negara. Di Indonesia sudah ada ribuan Universitas, termasuk ratusan Universitas Negeri, tapi dia masih bikin 10 Universitas Baru. Sudah ribuan Koperasi Unit Desa di seluruh Indonesia, tapi masih bikin ribuan koperasi Baru. Sudah puluhan ribu Sekolah Dasar di seluruh Indonesia, tapi tetap saja bikin Sekolah Baru, Sekolah Rakyat," tulis Henri, dikutip fin.co.id, Selasa 28 Juli 2026.
Menurut Henri, langkah tersebut menunjukkan pemerintah tidak memprioritaskan pembenahan terhadap lembaga yang telah berjalan.
"Sepertinya apapun diluar buatannya atau miliknya itu tidak baik. Prabowo tidak mendahulukan memperbaiki dan membenahi yang sudah ada, tapi inginnya membuat lembaga baru yang sebelumnya sudah ada. Malah apa yg dilakukan berpotensi melanggar regulasi. Jadi sebenarnya Prabowo itu presiden mana sih?" lanjutnya.
Selain menyoroti pembentukan berbagai lembaga baru, Henri juga mengkritik belum adanya pergantian pejabat di sejumlah posisi strategis yang menurutnya banyak menjadi sorotan publik.
Ia menyebut hingga kini belum terlihat perubahan pada jabatan seperti Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, maupun sejumlah menteri yang masih berasal dari kabinet sebelumnya.
"Ironinya, di waktu yang sama, dia seolah gak bisa milih Kapolri Baru. Gak bisa milih Panglima TNI Baru, Jaksa Agung Baru dan gak bisa nunjuk menteri menteri baru, yang menggantikan orang orang lama Jokowi. Padahal pembaharuan di sektor sektor penting yang bermasalah tersebut begitu banyak disuarakan publik," tulis Henri.
Di akhir unggahannya, Henri mempertanyakan arah kebijakan pemerintah. Menurutnya, apabila pembaruan di sektor-sektor penting tidak dilakukan, pemerintah justru terlihat menyalurkan keinginan perubahan melalui pembentukan berbagai program atau lembaga baru yang dinilai belum menjadi kebutuhan utama.
"Namun persoalan persoalan ini tetap saja tidak ada pembaharuan atau perubahan yang baik. Apakah karena mampet di persoalan itu, lalu keinginan pembaruan justru disalurkan pada hal hal baru yg sebenarnya tidak dibutuhkan? Aneh banget cara kerja dan pemikiran Presiden kita satu ini," tulisnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan dari pihak Istana maupun Presiden Prabowo Subianto terkait pernyataan Henri Subiakto tersebut. *
