Jusuf Kalla Minta Persoalan Papua Diselesaikan dengan Pendekatan Politis dan Damai

fin.co.id - Pembangunan Papua membutuhkan keterlibatan masyarakat setempat dan pemahaman bersama mengenai masa depan wilayah tersebut. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla mendorong pemerintah mengedepankan pendekatan politis kepada masyarakat Papua dalam mendukung pembangunan sekaligus menyelesaikan persoalan keamanan.

Jusuf Kalla menyampaikan pandangan tersebut setelah menghadiri pelantikan Pengurus PMI DIY periode 2026–2031 di Yogyakarta, Minggu, 13 September 2026. Ia menanggapi penembakan tiga aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, beberapa waktu lalu.

“Harus ada pendekatan kepada masyarakat untuk adanya suatu pengertian politis dengan baik agar masyarakat mengerti pembangunan Papua itu dibangun secara bersama-sama,” kata Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla Soroti Besarnya Anggaran Pembangunan Papua

Menurut Ketua Umum PMI Pusat tersebut, pemerintah telah menyediakan anggaran yang cukup besar untuk pembangunan Papua. Anggaran itu diarahkan untuk mendorong kemajuan wilayah Indonesia bagian timur.

Jusuf Kalla juga membandingkan kondisi Papua dengan Papua Nugini ketika menjelaskan pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

“Kalau dibandingkan, katakanlah Papua dengan Papua Nugini, ya jauh lebih baik kita. Seperti itu, sehingga perlu diberikan suatu pengertian yang betul kepada mereka yang KKB itu,” katanya.

Menurut Jusuf Kalla, pemahaman mengenai pembangunan perlu dibangun bersama melalui pendekatan kepada masyarakat Papua. Ia juga menilai pendekatan politis perlu menyentuh KKB agar persoalan yang terjadi dapat diselesaikan secara damai.

Pendekatan Damai Diutamakan Sebelum Operasi Keamanan

Jusuf Kalla mendorong pendekatan politis dan damai sebagai langkah untuk membangun pemahaman bersama mengenai pembangunan serta masa depan Papua. Pendekatan tersebut, menurut dia, perlu diutamakan sebelum pemerintah mengambil langkah keamanan lebih lanjut.

Namun, ia menyebut aparat tetap dapat melakukan operasi apabila kelompok bersenjata masih melakukan kekerasan. Dalam kondisi tersebut, TNI dan Kepolisian menjadi pihak yang menjalankan operasi.

“Dan apabila mereka masih begitu, tentu balasannya operasi daripada aparat kita, TNI, Kepolisian. Tapi dua pihak perlu ada upaya pengertian politis secara baik, secara damai. Di mana-mana kita bisa menyelesaikan itu,” katanya.