Perintah Prabowo pada BUMN: Segera Pangkas Anak-Cucu Perusahaan Agar Lebih Produktif dan Efisien

fin.co.id - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran pemerintah dan para petinggi BUMN, terutama Pertamina dan PLN, segera memangkas anak-cucu perusahaan beserta unit usaha di bawahnya. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi sekaligus mendorong produktivitas perusahaan milik negara.

Prabowo menyampaikan instruksi tersebut dalam rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu, 9 Agustus 2026 malam. Dalam pertemuan itu, Presiden menyampaikan arahan langsung kepada sejumlah menteri dan Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

Prabowo Ingin Pengambilan Keputusan BUMN Lebih Cepat

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengikuti rapat tersebut menjelaskan bahwa pemangkasan anak dan cucu perusahaan atau yang disebut sebagai layer-layer tidak hanya berkaitan dengan efisiensi. Pemerintah juga ingin mempercepat proses pengambilan keputusan, terutama ketika perusahaan menghadapi masa dan persoalan yang krusial.

"Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya. Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga," kata Seskab Teddy sebagaimana dikutip dari siaran resmi Sekretariat Kabinet yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Instruksi tersebut menyasar Pertamina, PLN, serta BUMN lainnya. Dengan pengurangan lapisan perusahaan dan unit usaha, pemerintah berharap proses pengambilan keputusan dapat berjalan lebih cepat sekaligus menjaga produktivitas dan efisiensi.

Di sisi lain, rapat di Hambalang juga membahas perkembangan sejumlah program Pertamina. Teddy menyampaikan bahwa Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri melaporkan kemajuan program mandatory Biodiesel 50 persen (B50), terutama sejak pemerintah meluncurkan program tersebut pada Juli 2026.

Pertamina Laporkan Program B50 dan Bio-Ethanol

Selain perkembangan B50, Simon juga melaporkan langsung kepada Presiden mengenai kesiapan infrastruktur Pertamina dalam menjalankan program mandatory bio-ethanol pemerintah. Laporan tersebut menjadi bagian dari pembahasan dalam pertemuan terbatas di Hambalang.

Rapat tersebut, sebagaimana terlihat dari foto yang dibagikan Sekretariat Kabinet, diikuti sejumlah pejabat pemerintah. Mereka antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Seskab Teddy Indra Wijaya, Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, dan Kepala Sekretaris Pribadi Presiden Rizky Irmansyah.

Pembahasan mengenai efisiensi BUMN juga sebelumnya mendapat perhatian dari CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani. Pada minggu lalu, Rosan telah melaporkan tindak lanjut instruksi Presiden untuk mengurangi layer-layer di lingkungan BUMN, termasuk anak dan cucu perusahaan.

Perampingan Sudah Menyasar 274 Perusahaan

Rosan menjelaskan bahwa arahan Presiden mencakup perusahaan-perusahaan BUMN besar seperti Pertamina dan PLN. Pemerintah menilai pengurangan layer dapat mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan produktivitas, serta menjaga efisiensi perusahaan.

"Arahan-arahan Beliau (Presiden, Red.) juga untuk pengurangan layer-layer, terutama di perusahaan-perusahaan BUMN yang besar (seperti) Pertamina, PLN, dan yang lain-lainnya agar pengambilan keputusan juga menjadi lebih cepat, produktivitas juga lebih meningkat, efisiensi juga lebih terjaga, dan juga tentu saja (diikuti, Red.) di BUMN-BUMN lainnya," kata Rosan menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis pekan lalu.

Rosan melanjutkan bahwa proses perampingan atau streamlining telah berjalan di lingkungan BUMN. Hingga akhir Juli 2026, proses tersebut telah dilakukan pada 274 perusahaan.