Megapolitan

52 Persen Emisi Jakarta dari Transportasi, Pramono Siapkan Jurus Baru

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen pada 2030 sebagai bagian dari strategi menuju Net Zero Emission (NZE) 2050.

52 Persen Emisi Jakarta dari Transportasi, Pramono Siapkan Jurus Baru
Cagub Jakarta Pramono Anung mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik menjelang debat perdana Pilgub DKI Jakarta pada Pilkada Serentak 2024. Foto: Faj/Disway Group

fin.co.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30 persen pada 2030 sebagai bagian dari strategi menuju Net Zero Emission (NZE) 2050.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan, sektor transportasi menjadi perhatian utama dalam upaya tersebut. Pasalnya, sektor ini menyumbang sekitar 52 persen dari total emisi langsung di Ibu Kota.

Hal itu disampaikan Pramono saat menghadiri Indonesia International Transport Summit (IITS) 2026 di The Tribrata Hotel and Convention Center, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Agustus 2026.

“Jakarta butuh sistem mobilitas yang dapat memperluas akses, meningkatkan produktivitas, menurunkan emisi, dan menghubungkan kawasan metropolitan sebagai satu kesatuan ekonomi. Arah ini menjadi dasar low-carbon mobility transformation yang sedang kami bangun,” ujarnya.

Menurut Pramono, tingginya kontribusi emisi transportasi tidak terlepas dari masih kuatnya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Kondisi tersebut bukan hanya berdampak terhadap emisi, tetapi juga berkaitan dengan kemacetan, kualitas udara, produktivitas, efisiensi, hingga daya saing Jakarta.

Transportasi Publik Diperkuat

Pemprov DKI telah menyiapkan peta jalan dekarbonisasi sebagai bagian dari target menuju NZE pada 2050. Khusus sektor transportasi, pemerintah menargetkan porsi penggunaan transportasi publik mencapai 55 persen pada 2045.

Target tersebut ditempuh melalui strategi menarik masyarakat menggunakan transportasi publik sekaligus mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi.

“Pull Strategy diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik transportasi publik. Langkah tersebut dilakukan melalui ekspansi rute Transjabodetabek, MRT dan LRT, transportasi gratis bagi 15 golongan masyarakat, pengembangan Transit-Oriented Development (TOD) dan Park and Ride, serta peningkatan fasilitas pedestrian, jalur sepeda, dan transportasi air,” tutur Pramono.

Sementara strategi pembatasan kendaraan pribadi atau Push Strategy diterapkan melalui sejumlah kebijakan. Di antaranya ganjil-genap, disinsentif parkir bagi kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan uji emisi, Low Emission Zone, hingga Electronic Road Pricing.

Perubahan perilaku masyarakat juga terus didorong melalui berbagai gerakan, termasuk program Rabu Naik Angkutan Umum dan Jumat Hari Bersepeda bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI.

“Pemprov DKI juga mempercepat transisi hijau melalui elektrifikasi transportasi publik,” ungkap Pramono.

Target 10 Ribu Bus Listrik

Pramono menyebut Jakarta saat ini telah memiliki 500 bus listrik. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 10.047 unit pada 2030 sehingga seluruh armada TransJakarta dapat beralih ke kendaraan listrik.

Penguatan transportasi massal juga dilakukan melalui perluasan jaringan MRT dan LRT. LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome–Manggarai ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus 2026.

Berita Terkait