Karhutla Jatim Makin Meluas, WALHI Soroti Lemahnya Pengawasan Hutan Negara

Selain kawasan hutan negara, kebakaran turut terjadi di sejumlah lahan perkebunan dan hutan rakyat milik masyarakat, antara lain di Blitar, Pacitan, dan Trenggalek.

WALHI Minta Tata Kelola Dievaluasi

Direktur WALHI Jawa Timur Pradipta Indra mengatakan dominannya kejadian kebakaran di kawasan yang dikelola negara menunjukkan adanya persoalan yang perlu dievaluasi dalam tata kelola dan pengawasan hutan.

"Yang menjadi persoalan serius adalah sebagian besar kebakaran terjadi di kawasan yang berada di bawah penguasaan dan pengelolaan negara, mulai dari kawasan Perhutani, Tahura, dan Taman Nasional," ujar Pradipta.

Menurutnya, fungsi pencegahan serta perlindungan ekologis seharusnya dapat dijalankan secara lebih optimal, terutama ketika pemerintah telah memperoleh peringatan mengenai potensi kekeringan ekstrem.

WALHI menilai informasi peringatan dini dari BMKG dan BRIN perlu diterjemahkan menjadi langkah kesiapsiagaan konkret. Penanganan kebakaran, kata mereka, jangan hanya dilakukan setelah api membesar dan menyebar, tetapi harus mengutamakan pencegahan sejak munculnya potensi risiko.

Atas kondisi tersebut, WALHI Jawa Timur mendorong pemerintah dan seluruh pengelola kawasan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem mitigasi karhutla.

Evaluasi terutama diarahkan pada kawasan Perhutani, Tahura, taman nasional, serta kawasan konservasi yang mengalami kebakaran berulang. WALHI juga meminta data BMKG, BRIN, Sipongi, dan laporan lapangan dijadikan dasar penyusunan langkah pencegahan.

Selain memperkuat sistem mitigasi, organisasi lingkungan tersebut mendorong adanya pertanggungjawaban dari institusi pengelola kawasan serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

WALHI juga menilai kawasan yang sudah terbakar tidak cukup hanya dipadamkan. Pemulihan harus dilakukan untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan, termasuk vegetasi, mata air, habitat satwa, dan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan.

Dalam jangka panjang, pemerintah didorong menyusun strategi mitigasi karhutla yang menyesuaikan dengan perubahan iklim, termasuk memperhitungkan kenaikan suhu, kekeringan ekstrem, serta perubahan pola curah hujan dalam pengelolaan hutan dan kawasan konservasi.