Nasional . 20/08/2026, 17:48 WIB
Penulis : Esnoe Faqih Wardhana | Editor : Esnoe Faqih Wardhana
fin.co.id - Sejumlah upaya dilakukan pemerintah untuk memperkuat penerapan kebijakan bebas kendaraan berdimensi dan bermuatan lebih (zero over dimension over load/ODOL) pada 2027. Salah satunya dengan mulai menyiapkan teknologi penimbangan kendaraan saat bergerak atau Weigh in Motion (WIM).
Teknologi tersebut akan membantu pemerintah mengukur berat kendaraan angkutan secara langsung ketika melintas di jalan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pemerintah akan menempatkan fasilitas WIM di sejumlah lokasi strategis. Pemerintah juga menyiapkan alat tersebut pada jalur yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan industri.
Menurut AHY, pemerintah ingin memastikan kendaraan angkutan memenuhi ketentuan sebelum bergerak dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Karena itu, pemerintah menyiapkan fasilitas penimbangan kendaraan, terutama pada jalur distribusi yang menghubungkan pelabuhan dan kawasan industri.
“Kita harus pastikan sebelum sebuah truk bergerak dari satu titik ke titik yang lain, termasuk dari misalnya dermaga pelabuhan menuju ke kawasan industri maupun sebaliknya, itu disiapkan alat timbang,” ujar AHY, Rabu, 20 Agustus 2026.
Penerapan teknologi WIM menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memastikan kendaraan angkutan beroperasi sesuai standar dimensi dan muatan. Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat melakukan pengukuran berat kendaraan secara langsung saat kendaraan melintas.
Kebijakan zero ODOL sendiri bertujuan mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan dengan dimensi atau muatan berlebih. Selain aspek keselamatan, kebijakan tersebut juga menyasar persoalan kerusakan infrastruktur jalan yang selama ini menimbulkan beban bagi pemerintah.
AHY mengatakan kendaraan ODOL menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus menyiapkan anggaran besar setiap tahun untuk memperbaiki infrastruktur yang terdampak kendaraan dengan muatan berlebih.
Ia menyebut pemerintah mengeluarkan anggaran lebih dari Rp40 triliun setiap tahun untuk memperbaiki jalan-jalan rusak akibat truk-truk ODOL. Karena itu, pengurangan kendaraan dengan muatan maupun dimensi berlebih diharapkan dapat menekan kerusakan jalan sekaligus mengurangi kebutuhan anggaran perbaikan.
AHY menilai penerapan zero ODOL tidak hanya berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan. Kebijakan tersebut juga diharapkan mampu memperpanjang usia infrastruktur jalan sehingga kualitas jaringan transportasi tetap terjaga.
Namun, pemerintah tetap mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap biaya angkutan dan kelancaran distribusi logistik. Pemerintah perlu menjaga agar upaya meningkatkan keselamatan dan kualitas jalan tidak menghambat aktivitas pengiriman barang.
Untuk mengurangi beban jalan raya, pemerintah juga mendorong transformasi transportasi darat. Salah satu langkah yang disiapkan yakni mengalihkan sebagian angkutan barang dari jalan raya menuju moda kereta api.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNpos.id
PT.Portal Indonesia Media