Jelang Muktamar ke-35 NU, Forum Ulama Nahdliyyin Serukan Penolakan Politik Uang

fin.co.id - Forum Ulama Nahdliyyin (FUN) bersama sejumlah pengurus syuriyah, tanfidziyah, dan pengasuh pesantren menyerukan penolakan terhadap praktik politik uang dalam pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU).

Seruan tersebut disampaikan dalam Halaqah Jam'iyyah Nahdlatul Ulama bertajuk “Menyelamatkan Marwah Syuriyah dan Kemuliaan Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA)” yang digelar di Jakarta, Jumat 21 Agustus 2026.

Tokoh NU sekaligus Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) KH Abdul Manan Ghoni menegaskan seluruh pengurus PWNU dan PCNU memiliki kewajiban untuk menolak praktik suap dalam proses AHWA.

"Segenap pengurus PWNU dan PCNU wajib hukumnya melawan suap AHWA, wajib tanpa terkecuali," kata Abdul Manan dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu 23 Agustus 2026.

Menurut dia, praktik menerima suap tidak seharusnya menjadi sesuatu yang dianggap lumrah dalam pelaksanaan muktamar.

"Menerima suap itu adalah kebobrokan moral tertinggi yang tidak seharusnya dinormalisasikan oleh para muktamirin," ujarnya.

Halaqah tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh NU, di antaranya Penasehat LBM PWNU DKI KH Mukti Ali Qusyairi, KH Adnan Anwar, Ketua Tanfidziyah PWNU DKI KH Samsul Ma'arif, serta Ketua FUN KH Mujib Qulyubi.

Soroti Persoalan Internal NU

Dalam kesempatan tersebut, KH Samsul Ma'arif yang menjadi salah satu narasumber turut menyinggung proses ishlah antara Rais Aam Kiai Miftahul Ahyar dan Ketua Umum PBNU Gus Yahya.

Menurut Samsul, proses ishlah yang sebelumnya berlangsung belum menyelesaikan persoalan di antara kedua tokoh tersebut.

"Ishlah itu hanya formalistik di permukaan, sampai sekarang sejatinya tidak pernah ada ishlah antara keduanya. Bahkan dalam satu kesempatan bersama dengan Gus Yahya, DKI diminta mundur menjadi tuan rumah muktamar, namun saya menolaknya," ungkap Samsul.

Sementara itu, KH Adnan Anwar meminta para kandidat Rais Aam dan Ketua Umum PBNU memahami dinamika geopolitik serta tantangan yang tengah dihadapi organisasi.

Ia menilai tantangan kepemimpinan PBNU saat ini berbeda dengan masa kepemimpinan Kiai Said Aqil Siradj. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pengaderan serta pengembangan lembaga pendidikan.

Adapun KH Mukti Ali Qusyairi menyoroti kriteria calon AHWA. Menurutnya, aspek kealiman dan ketertiban pendidikan perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan calon.

"Beliau (Kiai Said-red) pernah mendampingi empat Rais Aam dan berjalan baik-baik saja, tidak ada persoalan maupun masalah penting seperti saat ini," ujarnya.