DPR Bongkar 13 Kejahatan yang Jadi Sasaran RUU Perampasan Aset

Kejahatan di sektor perasuransian turut masuk dalam daftar.

Kasus-kasus di sektor keuangan dapat melibatkan dana masyarakat dalam jumlah besar sehingga memiliki dampak yang luas terhadap para pihak yang terdampak.

11. Tindak Pidana di Bidang Pertambangan

Tindak pidana di bidang pertambangan juga menjadi perhatian dalam RUU Perampasan Aset.

Sektor pertambangan memiliki nilai ekonomi yang besar dan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Karena itu, pelanggaran serius di sektor tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian khusus.

12. Tindak Pidana di Bidang Kelautan dan Perikanan

Kejahatan di bidang kelautan dan perikanan juga masuk dalam daftar.

Indonesia memiliki sumber daya kelautan yang besar sehingga pengelolaannya membutuhkan pengawasan. Pelanggaran di sektor ini dapat menimbulkan dampak terhadap ekonomi maupun keberlanjutan sumber daya.

13. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang melengkapi daftar 13 kejahatan yang dapat menjadi sasaran perampasan aset.

Perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang tidak hanya berkaitan dengan keuntungan ekonomi, tetapi juga menyangkut pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Fokus pada Kejahatan Bermotif Ekonomi dan Berdampak Luas

Dari daftar tersebut, terlihat bahwa RUU Perampasan Aset diarahkan untuk menangani berbagai jenis kejahatan yang memiliki dampak besar.

Sebagian besar tindak pidana yang masuk dalam daftar berkaitan dengan keuntungan ekonomi atau pengelolaan dana dan sumber daya dalam jumlah besar.

Hal ini sejalan dengan masukan para ahli yang menjadi salah satu bahan pertimbangan Komisi III DPR RI.