Satu Frekuensi dengan Prabowo, KPK Dukung Efisiensi BUMN demi Tutup Celah Korupsi!

fin.co.id - Dukungan penuh dilayangkan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto atas wacana Presiden Prabowo Subianto yang ingin merampingkan (streamline) jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan perampingan ini dinilai selaras dengan ikhtiar KPK dalam mendorong tata kelola korporasi plat merah yang lebih transparan dan efisien.

Setyo membeberkan bahwa lembaga antirasuah telah memetakan celah serta rekomendasi pembenahan BUMN sejak jauh hari, termasuk menyumbang masukan dalam draf rancangan regulasi terbaru.

"Ya sebenarnya sudah ada beberapa kajian. Yang pertama KPK itu pernah di 2025 tentang kajian tentang usulan perubahan Undang-Undang BUMN, di dalamnya ada juga aspek itu," kata Setyo di DPR RI, Selasa, 1 September 2026.

Guna merealisasikan agenda perbaikan tata kelola ini, KPK bergerak cepat membangun koordinasi bersama instansi pengelola investasi negara, Danantara.

"Dan ini akan sangat kami dukung. Bahkan Deputi Pencegahan dan Monitoring sudah melakukan komunikasi dengan Pak Donny Oskaria dari Danantara untuk pembahasan lebih lanjut teknisnya seperti apa," ujarnya.

Melalui restrukturisasi dan efisiensi BUMN skala besar ini, KPK optimistis tingkat akuntabilitas perusahaan negara akan meningkat tajam sekaligus memperbesar kontribusi bagi kas negara dan kemakmuran rakyat.

"Mudah-mudahan dengan efisiensi atau streamline atau perampingan BUMN itu, tanggung jawab BUMN semakin lebih bagus, kemudian intinya ada value atau ada keuntungan yang besar buat negara dan pastinya kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Sekadar diketahui, Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi terhadap perusahaan milik negara yang dinilai tidak berkinerja baik. Dalam waktu kurang dari dua tahun pemerintahannya, sebanyak 290 badan usaha milik negara (BUMN) telah ditutup dan langkah tersebut menghasilkan penghematan hingga Rp50 triliun.

"Dalam kurang dua tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi kita tutup 290 BUMN," kata Prabowo dalam sambutannya pada penutupan Muktamar Ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur, Senin, 31 Agustus 2026.

Menurut Prabowo, penutupan 290 BUMN tersebut telah memberikan penghematan sebesar Rp50 triliun bagi pemerintah. Ia mengatakan pemerintah tidak berhenti pada langkah tersebut karena efisiensi terhadap perusahaan negara akan terus berlanjut.

Prabowo mengatakan pemerintah akan melanjutkan langkah efisiensi tersebut dengan menutup sedikitnya 700 BUMN lainnya hingga akhir 2026. Dengan kebijakan tersebut, jumlah BUMN yang tersisa nantinya diperkirakan jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya.

"Jadi, nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200 sampai 250," ujarnya.