Qodari Usul Daftar Akun Medsos Wajib dengan KTP untuk Tekan Hoaks

fin.co.id - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Kabakom) M Qodari mengusulkan adanya kewajiban menggunakan identitas resmi saat membuat akun media sosial.

Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi keberadaan akun anonim yang dinilai kerap menjadi sumber penyebaran informasi hoaks.

Qodari menyebut nomor telepon seluler maupun KTP dapat menjadi pilihan identitas yang digunakan saat seseorang mendaftarkan akun media sosial.

"Nah kalau saya lihat ya, hoax itu biasanya keluar dari akun-akun anonim. Jadi ya cara menurunkan hoax itu adalah dengan mengurangi akun anonim. Nah agar tidak anonim, maka sebetulnya akun media sosial itu sebaiknya ada alasnya, misalnya nomor HP gitu ya, atau KTP," kata Qodari seusai forum koordinasi humas di Mako Marinir, Jakarta Pusat, Selasa 1 September 2026.

Menurut Qodari, penggunaan nomor ponsel sebagai identitas pengguna sebenarnya sudah lazim diterapkan. Ia mencontohkan kewajiban registrasi nomor seluler dengan data identitas yang antara lain bertujuan menekan aksi penipuan.

"Kita tahu juga sekarang lewat media sosial juga banyak penipuan, baik investasi, atau misalnya love scam dan seterusnya. Jadi intinya sih saya percaya bahwa kalau anonimitas itu kita buat tidak anonim, ya, maka kemudian hoax itu akan berkurang," jelas dia.

Mekanisme Masih Dikaji

Qodari mengatakan gagasan tersebut tidak serta-merta berarti seluruh akun media sosial harus langsung menggunakan KTP. Pemerintah, kata dia, masih perlu memikirkan mekanisme yang tepat agar identitas pengguna dapat diverifikasi tanpa mengabaikan aspek lain yang perlu dipertimbangkan.

"Jadi intinya sih saya percaya bahwa kalau anonimitas itu kita buat tidak anonim ya, maka kemudian hoax itu akan berkurang. Tapi bagaimana mekanismenya nanti kita pikirkan dan pertimbangkan," ungkap dia.

Ia menilai persoalan disinformasi, fitnah, dan kebohongan atau DFK merupakan ancaman yang harus dihadapi bersama. Qodari membedakan persoalan tersebut dengan keberadaan pers maupun media sosial yang menurutnya tetap memiliki peran sebagai mitra.

"Intinya sih DFK (disinformasi, fitnah, dan kebohongan) adalah musuh kita bersama. Pers itu kawan, media sosial itu kawan, tapi DFK pasti lawan, pasti musuh karena kan sesuai dengan namanya dia kan hoax dan fitnah ya, tidak sesuai fakta, dia tidak punya peristiwa. Saya kira kita semua setuju tinggal dicari mekanismenya untuk bisa mengatasi secara sistematis," ucapnya. *