APBD DKI 2026 Dipacu, Banjir-Sampah hingga Subsidi Jadi Sasaran

Sementara dalam sektor transportasi, pemerintah daerah memastikan pengembangan layanan publik tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.

Rencana penyesuaian tarif Transjakarta akan dilakukan berdasarkan kajian menyeluruh dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan transparansi.

“Di sisi lain, layanan Transjakarta terus diperluas, salah satunya melalui pembukaan layanan Transjabodetabek. Pemprov DKI Jakarta juga terus memonitor penyusunan kajian serta dasar hukum mengenai transportasi laut Transjakarta agar target operasional tahun 2027 dapat terwujud tepat waktu tanpa mengabaikan aspek keselamatan pelayaran,” jelasnya.

Subsidi Pangan dan Jaminan Kesehatan

Pemprov DKI juga tetap memberikan dukungan pembiayaan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga Jakarta sebagai bagian dari upaya mempertahankan cakupan kesehatan semesta.

Untuk bantuan sosial, pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kemudian dipadankan dengan sejumlah sumber data lainnya. Sistem tersebut ditujukan untuk meningkatkan akurasi penerima bantuan sekaligus menghindari terjadinya penerima ganda.

Di sisi pendapatan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan dengan mendorong kepatuhan wajib pajak, memperluas basis penerimaan, dan menutup potensi kebocoran. Kebijakan tersebut tidak diarahkan semata-mata untuk meningkatkan beban pajak masyarakat.

Sementara dari sisi belanja, tambahan anggaran antara lain dialokasikan untuk pemenuhan Upah Minimum Provinsi (UMP), subsidi pangan, serta penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

“Di sisi belanja, kenaikan alokasi anggaran antara lain diarahkan untuk pemenuhan Upah Minimum Provinsi (UMP), belanja subsidi pangan, dan penyesuaian harga BBM. Pemprov DKI Jakarta juga memastikan pemberian subsidi pangan terus diperkuat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan anggaran dan peningkatan pelayanan pendaftaran pangan subsidi secara online,” ucap Uus.

Saat ini, layanan distribusi pangan subsidi telah tersedia di 197 lokasi yang tersebar di lima kota administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Penyebaran lokasi tersebut ditujukan untuk memperluas akses masyarakat sekaligus mengurangi kepadatan antrean.

Hak Anak Jadi Perhatian

Selain perubahan APBD, Pemprov DKI juga menekankan pentingnya penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) agar tidak sekadar mengejar pencapaian predikat administratif.

Program tersebut harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan langsung dalam kehidupan anak. Beberapa indikator yang menjadi perhatian antara lain penurunan kasus kekerasan terhadap anak, pengembalian Anak Tidak Sekolah (ATS) ke layanan pendidikan, peningkatan kesejahteraan, serta pemenuhan hak anak.

Perhatian khusus juga diberikan kepada anak yang berada dalam kondisi rentan dan membutuhkan perlindungan khusus.

“Fasilitas publik anak seperti RPTRA juga akan terus diperbanyak secara merata dengan memperhatikan kualitas, keamanan, aksesibilitas, serta ramah disabilitas. Perawatan dan pemerataan RPTRA eksisting turut menjadi prioritas,” jelas Uus.