Nasional

Prabowo Minta Hilirisasi Dipercepat, 700 BUMN Bakal Ditutup

Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan pentingnya percepatan hilirisasi dan pembenahan badan usaha milik negara (BUMN).

Prabowo Minta Hilirisasi Dipercepat, 700 BUMN Bakal Ditutup
Presiden Prabowo Subianto melakulan ratas dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta jajaran Danantara di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/9/2026). - dok Sekretariat Presiden

fin.co.id - Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan pentingnya percepatan hilirisasi dan pembenahan badan usaha milik negara (BUMN).

Hal itu disampaikan saat Prabowo menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, serta jajaran Danantara di Hambalang, Jawa Barat, Jumat 4 September 2026.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, percepatan hilirisasi menjadi salah satu poin utama dalam pertemuan tersebut.

"Percepatan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat investasi, serta menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia," kata dia.

Selain membahas hilirisasi, Prabowo juga mendapatkan laporan mengenai perkembangan penataan dan perampingan BUMN yang sebelumnya telah diinstruksikannya.

Hingga kini, sebanyak 290 BUMN disebut telah ditutup. Kebijakan tersebut diklaim telah memberikan efisiensi terhadap anggaran negara hingga Rp50 triliun.

Penataan BUMN itu masih akan berlanjut. Pemerintah menargetkan sedikitnya 700 BUMN lainnya ditutup hingga akhir Desember 2026.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menyederhanakan struktur perusahaan negara sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan BUMN.

Dari keseluruhan proses restrukturisasi, efisiensi anggaran diproyeksikan bisa mencapai Rp100 triliun.

Prabowo pun menegaskan penataan BUMN harus dilakukan secara menyeluruh dan terukur. Pemerintah ingin perusahaan negara memiliki struktur yang lebih ramping, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi maksimal bagi perekonomian.

"Bapak Presiden menegaskan pentingnya penataan BUMN dilakukan secara terukur dan menyeluruh untuk menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional," ucap Seskab.

Pertemuan tersebut juga dihadiri Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. *

Berita Terkait