DPR Minta BGN Beberkan Hasil Audit Setiap Dugaan Kasus Keracunan MBG

fin.co.id - Masih maraknya dugaan kasus keracunan massal akibat mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Banyak calon penerima MBG yang khawatir, menu yang akan mereka konsumsi bisa berdampak pada Kesehatan.

Meski Badan Gizi Nasional (BGN) mengaku telah melakukan investigasi di setiap kasus keracunan massal, namun hasil dari investigasi tersebut dirasa masih belum terbuka disampaikan kepada masyarakat.

Untuk itu, anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mendesak BGN untuk membuka hasil audit dari setiap insiden secara transparan.

Menurutnya, hal ini penting agar akar masalah bisa diketahui secara jelas. Apakah penyebab keracunan massal bersumber dari bahan baku, proses olah, penyimpanan, atau distribusi. Dengan demikian, penyebab bisa teridentifikasi dengan jelas sebagai bahan perbaikan sistem secara nasional.

“Yang perlu kita ketahui bukan hanya bahwa telah terjadi keracunan atau sebuah SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) diberi sanksi, tapi apa yang menjadi penyebabnya. Jika ditemukan pola kesalahan yang sama, jangan menunggu kejadian berikutnya. Segera lakukan evaluasi terhadap SPPG lain yang memiliki risiko serupa,” jelas Netty, Jumat, 4 September 2026.

BGN Diminta Membuka Kanal Pengaduan Publik

Untuk memperkuat fungsi pengawasan, Netty mendorong BGN agar membuka kanal pengaduan publik yang responsif dan mudah diakses oleh orang tua, siswa, guru, maupun masyarakat umum. Ia bahkan mengusulkan pemberian apresiasi bagi warga yang melaporkan dugaan pelanggaran secara valid.

“Keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang berhasil didistribusikan, tetapi dari keamanan dan kualitas makanan yang diterima masyarakat. MBG adalah investasi untuk generasi Indonesia, sehingga keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama agar program ini semakin aman dan dipercaya masyarakat,” pungkas Legislator Dapil Jawa Barat VIII tersebut.

Korban Keracunan Tembus Puluhan Ribu Orang Sejak 2025

Berdasarkan pemantauan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), setidaknya 40.759 orang diduga mengalami keracunan sejak MBG dijalankan pada 2025; 12.656 di antaranya tercatat sepanjang Januari hingga awal Agustus 2026.

Angka antarlembaga memang berbeda karena periode dan metode pencatatan tidak seragam. Situasi ini mengafirmasi bahwa negara belum memiliki satu sistem data yang terbuka, terverifikasi, dan dapat diaudit publik.