Menko Zulhas Akui MBG Gagal, Singgung Anggaran Besar Tapi Banyak Masalah

fin.co.id - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas secara terbuka mengakui adanya kegagalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Pengakuan itu disampaikan Zulhas saat memberikan pidato dalam Seminar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Bandar Lampung, Jumat 4 September 2026.

"Apa yang gagal, MBG. MBG kita akui gagal," kata Zulhas dalam pidatonya.

Zulhas menilai persoalan dalam pelaksanaan MBG belum juga berhenti meski pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang besar. Bahkan, berbagai masalah masih muncul setelah program tersebut berjalan hampir dua tahun.

"Anggaran besar, sudah hampir dua tahun masalah tidak berhenti, termasuk yang terakhir (keracunan massal)," ujarnya.

Menurut Zulhas, besarnya anggaran tidak otomatis menjamin keberhasilan sebuah program. Pengawasan serta tata kelola yang baik tetap diperlukan agar pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai target.

Ia mengakui pemerintah masih menghadapi berbagai persoalan dalam menjalankan program MBG. Karena itu, pembenahan dilakukan, terutama dari sisi manajemen.

Manajemen MBG Bermasalah Diproses

Zulhas mengatakan Presiden Prabowo telah mengambil langkah untuk membenahi pengelolaan program MBG. Sejumlah pihak yang dinilai memiliki persoalan dalam manajemen disebut telah diproses.

"Manajemen yang bermasalah sudah diproses. Pak Presiden nunjuk yang baru, anak muda, fresh, pintar, hebat," kata Zulhas.

Meski begitu, pemerintah tidak menjanjikan seluruh persoalan MBG dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Zulhas meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan.

Ia berharap pembenahan dapat mulai menunjukkan hasil dalam satu hingga dua bulan mendatang.

"Berikan kami waktu satu atau dua bulan agar kami, pemerintah membereskan persoalan ini dan melakukan pembenahan secara bertahap," tegasnya.

Pengakuan Zulhas tersebut menjadi sorotan karena MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo. Evaluasi dan pembenahan menjadi penting agar berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya, termasuk kasus keracunan massal, tidak kembali terjadi. *