BGN Hapus 1.653 Sekolah dari Daftar Penerima MBG

fin.co.id - Badan Gizi Nasional (BGN) memperbarui data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pemutakhiran tersebut, sebanyak 1.653 satuan pendidikan di berbagai daerah dikeluarkan dari daftar penerima program.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, sebagian besar satuan pendidikan yang dikeluarkan merupakan sekolah swasta bertaraf internasional. Selain itu, terdapat sekolah yang sudah menjalin kerja sama dengan institusi internasional maupun nasional.

Sekolah yang dinilai sudah mampu memenuhi kebutuhan secara finansial secara mandiri juga termasuk dalam daftar yang dikeluarkan. Sekolah-sekolah tersebut tidak bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana BOS,” kata Sudaryono, Kamis 10 September 2026.

Pemutakhiran data tersebut dilakukan BGN bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag). Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai satuan pendidikan yang menjadi sasaran program MBG.

Data yang dihimpun mencakup lebih dari 580.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut meliputi sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren hingga satuan pendidikan keagamaan lainnya.

Dari total tersebut, lebih dari 340.000 satuan pendidikan telah mendapatkan layanan MBG. Artinya, masih terdapat sekitar 240.000 satuan pendidikan yang belum memperoleh program tersebut.

“Lebih dari 340.000 sekolah telah mendapatkan atau dilayani program MBG di sekolahnya artinya masih ada sekitar 240.000 sekolah yang belum menerima program MBG,” papar Sudaryono.

Sudaryono mengatakan BGN juga menerima banyak permohonan dari satuan pendidikan yang sampai saat ini belum memperoleh layanan MBG.

Permohonan tersebut tidak langsung ditindaklanjuti dengan pemberian layanan. BGN terlebih dahulu melakukan investigasi dan pemetaan untuk menentukan pelaksanaan program sesuai tahapan yang telah ditetapkan.

Menurut Sudaryono, pemutakhiran data menjadi salah satu bagian penting dalam memperluas cakupan program MBG. Dengan data yang lebih akurat, perluasan layanan diharapkan dapat dilakukan secara terukur.

BGN tidak hanya memperhitungkan jumlah satuan pendidikan yang belum mendapatkan MBG, tetapi juga melihat skala prioritas serta kondisi di masing-masing wilayah. *