DPR Soroti Desil DTSEN, Bantuan Pendidikan Diminta Tepat Sasaran

fin.co.id - Anggota Komisi X DPR RI Rycko Menoza menilai pemutakhiran data desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) perlu dilakukan secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar berbagai program bantuan pemerintah, terutama sektor pendidikan, benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.

Rycko menyampaikan hal itu dalam Forum Group Discussion (FGD) Evaluasi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan Penguatan Kelembagaan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) dikutip dari Antara, Jumat, 11 September 2026.

Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah sehingga data desil yang tidak diperbarui berpotensi membuat penerima yang seharusnya mendapatkan bantuan justru terlewat.

"Perlunya pemutakhiran desil DTSEN agar bantuan tepat sasaran khususnya bantuan pendidikan termasuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah," katanya.

Ia mengungkapkan, persoalan tersebut masih ditemukan di lapangan. Ada masyarakat yang secara kondisi ekonomi layak menerima bantuan, namun tidak masuk sebagai penerima karena data desil yang tercatat tidak lagi sesuai dengan keadaan sebenarnya.

"Saya kira butuh pemutakhiran data, juga untuk menyangkut pemberian PIP, KIP, dan bantuan-bantuan lainnya," kata Rycko.

Rycko menekankan bahwa ketepatan data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan efektivitas kebijakan pemerintah. Perubahan kondisi ekonomi keluarga harus dapat tercermin dalam data agar tidak menjadi penghambat bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Akurasi dan pemutakhiran data menjadi hal penting untuk memastikan program pemerintah, khususnya di bidang pendidikan, dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan," kata dia.

Masyarakat Diminta Berikan Data Sesuai Kondisi

Selain mendorong pembaruan data, Rycko meminta masyarakat Lampung ikut mendukung proses pendataan yang dilakukan BPS. Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir memberikan informasi selama data yang disampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Saya kira saat ini masyarakat jangan takut dengan adanya sensus yang dilakukan BPS, karena informasi yang diberikan harapannya bisa digunakan sebagaimana mestinya," ujarnya.

Ia menilai partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun basis data nasional yang lebih akurat. Data yang valid nantinya dapat menjadi pijakan pemerintah dalam menentukan penerima manfaat berbagai program.

"Dengan demikian berbagai kebijakan dan program bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran," pungkasnya.