Harga Beras Naik Saat Stok Nasional Melimpah, DPR Desak Pemerintah Bongkar Rantai Distribusi!

fin.co.id - Kenaikan harga beras di pasaran saat ini menuai perhatian serius dari parlemen, menyusul adanya klaim pemerintah terkait tingginya volume produksi serta cadangan pangan nasional.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan, menilai anomali tersebut membuktikan bahwa persoalan pangan domestik tidak lagi cukup diukur semata-mata dari besarnya volume persediaan.

Ia menekankan perlunya penelusuran mendalam hingga menyentuh struktur pasokan, operasional penggilingan, serta alur distribusi beras sampai ke tangan masyarakat.

“Kalau stok beras kita disebut sangat tinggi dan produksi nasional mencukupi, tetapi harga yang dibayar masyarakat justru terus naik, berarti ada mata rantai pasar yang harus kita bongkar. Stok yang tinggi tidak otomatis berarti pasokan di pasar longgar dan harga terjangkau,” kata Johan di Jakarta, Rabu, 9 September 2026.

Sorotan Tekanan Harga dari Tingkat Penggilingan

Johan menyoroti perkembangan harga beras yang menunjukkan tekanan sudah terjadi sejak tingkat penggilingan. Kondisi tersebut, menurutnya, penting dicermati karena kenaikan harga di hulu akan ditransmisikan sepanjang rantai perdagangan hingga akhirnya ditanggung konsumen.

Politikus tersebut menegaskan bahwa pemerintah perlu membedakan secara tegas antara angka produksi, ketersediaan stok fisik, dan pasokan yang benar-benar siap dilepas ke pasaran. Menurutnya, ketiga indikator tersebut tidak boleh disamakan begitu saja dalam pengambilan kebijakan.

“Standing crop misalnya, jangan serta-merta dipersepsikan sama dengan beras yang sudah berada di gudang dan siap didistribusikan. Begitu pula stok yang berada di Bulog, rumah tangga, maupun pelaku usaha. Yang dibutuhkan rakyat adalah beras yang tersedia di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau,” ujarnya.

Dilema Persaingan Bahan Baku dan Perlindungan Petani

Persaingan ketat dalam memperoleh bahan baku gabah turut disoroti setelah berakhirnya periode puncak panen. Ketika pasokan gabah mulai berkurang sementara Perum Bulog tetap menjalankan fungsi penyerapan, kalangan penggilingan swasta terpaksa bersaing untuk mendapatkan bahan baku. Situasi ini memicu potensi lonjakan harga gabah sekaligus membengkaknya biaya produksi beras.

Kendati demikian, Johan menegaskan bahwa solusi atas permasalahan ini sama sekali tidak boleh ditempuh dengan cara menekan harga gabah di tingkat petani. Kebijakan harga pembelian dari pemerintah tetap dibutuhkan agar petani senantiasa memperoleh harga yang layak.

“Jangan kemudian petani yang dikorbankan untuk mendapatkan beras murah. Negara harus mampu menjaga dua kepentingan sekaligus: gabah petani harus dihargai secara layak, tetapi beras juga harus sampai kepada konsumen dengan harga terjangkau. Di situlah fungsi kebijakan pangan pemerintah,” tegasnya.

Pemerintah Diminta Buka Transparansi Neraca Beras

Guna mengatasi persoalan ini secara tuntas, Johan meminta pemerintah bersama Bulog untuk membuka transparansi neraca beras secara lebih rinci, bukan sekadar memaparkan angka agregat stok nasional. Data tersebut harus mampu menunjukkan lokasi penyimpanan, penguasaan stok, tingkat kualitas, kepastian volume yang siap dilepas ke pasar, serta peta distribusi antarwilayah.

Pemerintah juga didorong untuk memetakan secara cermat struktur pembentukan harga yang melibatkan petani, pengumpul, penggilingan, distributor, grosir, pengecer, hingga konsumen akhir. Langkah ini diyakini mampu mendeteksi secara akurat pada mata rantai mana lonjakan harga serta margin terbesar tercipta.