Data Bansos Dirombak! Kemensos Catat 4,3 Juta KPM Baru Masuk Daftar Penerima
Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi dan Nasional (DTSEN) mulai menunjukkan dampak terhadap penyaluran bantuan sosial atau bansos di Indonesia.
"Berbagai temuan maupun ketidaksesuaian yang ditemukan di lapangan akan menjadi bahan untuk melakukan pemutakhiran. Masukan dari masyarakat, media, maupun pihak lainnya juga disebut menjadi bagian dari evaluasi," terangnya.
Dengan cara tersebut, pemerintah berharap kesalahan dalam data dapat segera ditindaklanjuti. Jika ada masyarakat yang kondisinya berubah, data dapat disesuaikan agar penyaluran bantuan lebih tepat.
"Pemutakhiran ini juga menjadi penting karena kebijakan bansos berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat," ujarnya.
Kesalahan data bisa membuat keluarga yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak masuk daftar, sementara masyarakat yang sudah tidak memenuhi kriteria masih tercatat sebagai penerima.
Baca Juga
Desil Jadi Pertimbangan Penentuan Bansos
Salah satu bagian penting dalam pemanfaatan DTSEN adalah penentuan desil. Secara sederhana, desil digunakan untuk mengelompokkan atau memeringkat kondisi kesejahteraan sosial ekonomi rumah tangga.
Data tersebut kemudian menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan prioritas program perlindungan sosial.
Dengan adanya pemeringkatan tersebut, pemerintah dapat melihat posisi kondisi sosial ekonomi sebuah rumah tangga dibandingkan dengan rumah tangga lainnya. Namun, penentuan desil tidak dilakukan hanya dengan melihat besaran pendapatan.
"Pemerintah menggunakan berbagai karakteristik sosial ekonomi untuk mendapatkan gambaran kondisi masyarakat secara lebih menyeluruh," jelasanya.
BPS Jelaskan Cara Menghitung Desil
Baca Juga
Direktur Metodologi, Statistik, dan Science Data Badan Pusat Statistik (BPS) Prof. Setia Pramana menjelaskan DTSEN dibangun melalui integrasi berbagai sumber data pemerintah.
"Beberapa basis data yang digunakan antara lain Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan P3KE," katanya.
Masing-masing sumber data memiliki karakteristik dan kelengkapan informasi yang berbeda. Karena itu, proses integrasi menjadi bagian penting dalam membangun basis data sosial ekonomi nasional.
BPS juga menekankan bahwa data harus terus diperbarui. Kondisi masyarakat dapat berubah dari waktu ke waktu, misalnya karena seseorang pindah domisili, meninggal dunia, atau mengalami perubahan kondisi ekonomi.
"Artinya, data yang akurat pada suatu waktu belum tentu tetap menggambarkan kondisi masyarakat beberapa bulan atau tahun kemudian," jelasnya.