DPR Soroti Dukungan Pemerintah untuk Desa Wisata Mandiri

fin.co.id – Anggota Komisi VII DPR RI Rahmawati meminta pemerintah tidak menghentikan dukungan kepada desa wisata yang telah berhasil meningkatkan statusnya menjadi Desa Wisata Mandiri.

Menurutnya, keberhasilan desa wisata dalam meningkatkan kualitas dari kategori Rintisan, Berkembang, Maju hingga Mandiri justru harus menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan dan dukungan pemerintah.

Hal itu disampaikan Rahmawati saat menyerap aspirasi pengelola Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam kunjungan kerja Komisi VII DPR RI, Sabtu, 11 September 2026.

Rahmawati menilai, predikat mandiri seharusnya tidak dimaknai sebagai tanda bahwa desa wisata sudah tidak membutuhkan campur tangan pemerintah.

“Jangan sampai ketika desa wisata sudah mandiri, kemudian dukungan pemerintah justru berhenti. Justru ketika mereka sudah berhasil, harus kita dorong agar semakin kuat, berdaya saing, dan mampu menjadi contoh bagi desa wisata lainnya,” kata Rahmawati.

Ia juga mendorong adanya ukuran yang jelas dan transparan dalam menentukan status sebuah desa wisata. Selain itu, menurutnya, perlu disiapkan pola insentif berkelanjutan bagi desa yang mampu meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisatanya.

Dukungan Tak Sekadar Bantuan

Rahmawati mengatakan dukungan pemerintah terhadap desa wisata tidak harus selalu berupa bantuan secara langsung.

Penguatan dapat dilakukan melalui berbagai sektor, mulai dari promosi destinasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, perluasan akses pasar, digitalisasi, pengembangan UMKM, hingga kolaborasi dengan sektor ekonomi kreatif.

“Mandiri bukan berarti berjalan sendiri. Desa wisata tetap membutuhkan ekosistem dan kebijakan pemerintah agar keberhasilan yang sudah dibangun masyarakat dapat terus tumbuh,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rahmawati juga menyoroti kebutuhan infrastruktur penunjang pariwisata di kawasan Nglanggeran.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah penerangan jalan. Infrastruktur dasar tersebut dinilai memiliki peran penting dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan sekaligus meningkatkan kualitas pengalaman selama berada di destinasi wisata.

Rahmawati memastikan aspirasi yang disampaikan pengelola desa wisata akan dibawa ke pembahasan bersama Kementerian Pariwisata.

“Kami di Komisi VII DPR RI akan meneruskan aspirasi ini kepada Kementerian Pariwisata. Prinsipnya, setiap aspirasi masyarakat yang kami serap harus ada tindak lanjutnya dan kita kawal agar menghasilkan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” jelasnya.

Pariwisata Harus Beri Dampak ke Warga