Prabowo Minta Anggaran Bencana Ditambah, DPR Siapkan Rp1,1 Triliun

fin.co.id - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengungkapkan adanya peningkatan anggaran untuk penanganan kebencanaan pada 2026. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyebut, anggaran tersebut kini mencapai Rp1,1 triliun setelah adanya arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Said menjelaskan, alokasi awal anggaran kebencanaan pada 2026 hanya berada di angka Rp494 miliar. Menurutnya, tambahan tersebut menunjukkan peningkatan yang cukup besar, meski pemerintah, dan DPR masih akan berupaya menambah dukungan anggaran untuk kebutuhan kebencanaan.

"Jauh dari cukup, kita akan upayakan," kata Said saat memberi keterangan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 14 September 2026.

Ia menerangkan, dari total anggaran Rp1,1 triliun tersebut terdapat dana on call sebesar Rp256 miliar. Dana itu dapat digunakan ketika terjadi kondisi yang membutuhkan penanganan segera.

Selain anggaran tersebut, pemerintah juga memiliki Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanggulangan bencana dengan nilai mencapai Rp5 triliun.

Said menambahkan, terdapat pula skema pooling insurance senilai Rp14 triliun yang disiapkan untuk mendukung pembiayaan terkait risiko bencana.

Tidak hanya itu, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp10 triliun yang dialokasikan untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar anggaran mitigasi bencana ditingkatkan secara signifikan. Kebijakan tersebut dinilai penting sebagai langkah antisipasi mengingat Indonesia memiliki potensi bencana yang cukup tinggi.

"Kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan," kata Prabowo saat membuka rapat terbatas penanganan bencana alam di Indonesia melalui konferensi video, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 7 September 2026.

Prabowo menilai posisi geografis Indonesia yang berada di kawasan *Ring of Fire* membuat negara ini memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat kesiapan sejak sebelum bencana terjadi.

Presiden juga meminta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berkoordinasi dengan Menteri Keuangan saat itu Purbaya Yudhi Sadewa serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

Koordinasi tersebut diarahkan untuk menyusun perencanaan mitigasi bencana yang lebih kuat, dengan prinsip penyediaan sumber daya yang mencukupi bahkan melebihi kebutuhan minimum ketika menghadapi kondisi darurat.