Keracunan MBG Terus Terjadi, DPR Usul Korban Dapat Kompensasi

fin.co.id - Persoalan keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat perhatian DPR RI. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan skema kompensasi bagi masyarakat yang menjadi korban.

Menurut Charles, dampak yang dialami anak setelah mengalami keracunan tidak berhenti pada persoalan kesehatan. Kondisi tersebut juga berpotensi meninggalkan trauma serta tekanan emosional yang dapat memengaruhi korban.

"Ketika anak menjadi korban keracunan, maka yang terdampak bukan saja kesehatan anak itu. Tetapi dari sisi mental ada trauma di sana, belum lagi emotional distress," kata Charles, Selasa, 15 September 2026.

Dampak tersebut, kata Charles, juga dapat dirasakan oleh keluarga. Orang tua atau anggota keluarga yang harus mendampingi anak menjalani pemeriksaan maupun pengobatan bisa kehilangan waktu untuk bekerja sehingga menimbulkan kerugian ekonomi.

"Belum lagi keluarganya mungkin karena harus mengantar anaknya berobat, tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari nafkah. Sehingga harus ada mekanisme kompensasi ketika terjadi kasus-kasus keracunan," sambungnya.

Atas kondisi tersebut, Charles meminta BGN tidak hanya menangani aspek kesehatan korban, tetapi juga memikirkan bentuk perlindungan dan kompensasi bagi keluarga yang terdampak.

Ia menilai mekanisme kompensasi perlu disusun sejak sekarang. Menurutnya, potensi terulangnya kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG masih ada sehingga pemerintah perlu memiliki skema yang jelas apabila kejadian serupa kembali terjadi.

"Jadi ada kompensasi yang mekanismenya harus dibuat dari sekarang. Karena saya cukup yakin bahwa kasus keracunan tidak berhenti di kemarin saja," ungkapnya.

Charles juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Ia berpandangan, sejumlah kasus yang telah muncul menjadi sinyal bahwa perbaikan tidak cukup dilakukan secara parsial.

Menurutnya, perlu ada perubahan mendasar dalam desain dan mekanisme pelaksanaan program agar persoalan serupa tidak terus berulang.

"Kalau kita lihat datanya, sepertinya tanpa ada perubahan secara fundamental dari desain program ini, maka kasus keracunan akan terus terjadi," kata politikus PDIP ini.