Purbaya Diganti? Gaya Bicaranya Ternyata Jadi Sorotan

fin.co.id - Cara Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pandangan secara terbuka dan terus terang dinilai turut menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam melihat pergantian posisinya sebagai Menteri Keuangan (Menkeu).

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, mengatakan karakter komunikasi Purbaya memiliki dua sisi. Di satu sisi, gaya tersebut membuatnya lebih dikenal dan mendapat perhatian masyarakat. Namun di sisi lain, keterbukaan dalam menyampaikan pernyataan dapat memunculkan persepsi berbeda di pasar maupun di lingkungan politik.

“Purbaya punya gaya komunikasi yang menarik secara politik. Dia berani bicara apa adanya dan tidak terlalu birokratis, sehingga mudah mendapat perhatian publik. Tetapi sebagai Menteri Keuangan, setiap pernyataan memiliki konsekuensi yang lebih besar. Pasar bisa membacanya sebagai sinyal kebijakan, sementara elite politik bisa membacanya sebagai sikap politik,” papar Arifki dalam keterangan yang diterima fin.co.id, Selasa, 15 September 2026.

Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian adalah perdebatan Purbaya dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo terkait obligasi daerah. Arifki menilai, dari sisi kebijakan, persoalan tersebut memang berkaitan dengan isu fiskal. Akan tetapi, posisi Pramono sebagai salah satu tokoh penting PDIP membuat perdebatan itu berpotensi memiliki tafsir politik.

“Secara tidak langsung, perdebatan dengan Pramono bisa terbaca sebagai gesekan dengan PDIP. Jadi, isu yang awalnya teknokratis bisa berkembang menjadi isu politik,” katanya.

Sorotan lainnya muncul saat Purbaya memberikan pandangan terkait utang proyek kereta cepat Whoosh. Menurut Arifki, persoalan tersebut cukup sensitif karena proyek itu merupakan bagian penting dari warisan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Ketika seorang Menkeu berbicara soal beban pembiayaan Whoosh, publik tidak hanya melihat angka dan utang. Ada legacy pemerintahan sebelumnya yang ikut tersentuh. Karena itu, pernyataan tersebut secara tidak langsung bisa dibaca sebagai evaluasi terhadap kebijakan Jokowi,” tuturnya.

Arifki kemudian menyinggung persoalan pembagian dividen Danantara dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ia menyebut perbedaan pandangan antarinstansi dalam pemerintahan bukan sesuatu yang luar biasa. Namun, ketika perbedaan tersebut muncul ke ruang publik, dampaknya dapat menjadi lebih sensitif.

“Publik akhirnya bisa menangkap kesan adanya perbedaan kepentingan atau tarik-menarik kewenangan di dalam pemerintahan. Padahal, pemerintah membutuhkan satu pesan yang solid, terutama dalam isu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara,” pungkasnya.

Menurut Arifki, ketiga persoalan tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa Purbaya keliru dalam substansi kebijakan. Yang terlihat adalah pola komunikasi yang terbuka, termasuk ketika menyampaikan pandangan mengenai sejumlah isu yang memiliki sensitivitas politik.

“Kalau tiga kasus ini ditarik dalam satu garis, bukan berarti Purbaya salah secara substansi. Tetapi terlihat pola komunikasi yang sangat terbuka dan berani masuk ke wilayah sensitif. Ketika yang disentuh adalah PDIP, legacy Jokowi, dan dinamika internal pemerintahan, akumulasi persepsinya bisa menjadi persoalan politik,” jelas Arifki.

Ia melihat kondisi tersebut sebagai sebuah paradoks. Keterusterangan seorang pejabat dapat membuat publik merasa lebih dekat karena informasi disampaikan secara langsung. Namun, tuntutan terhadap kehati-hatian juga semakin tinggi ketika pejabat tersebut berada di posisi strategis.

“Popularitas publik dan stabilitas pemerintahan itu tidak selalu berjalan beriringan. Menteri Keuangan harus menjaga kepercayaan pasar sekaligus menjaga koordinasi politik di dalam pemerintahan,” katanya.

Atas dasar itu, Arifki berpandangan bahwa apabila gaya komunikasi ikut dipertimbangkan dalam keputusan mengganti Purbaya, hal tersebut sebaiknya tidak dikaitkan dengan satu pernyataan atau kontroversi saja. Menurutnya, penilaian tersebut lebih tepat dipahami sebagai hasil akumulasi dari sejumlah kejadian.

“Terlalu sederhana kalau mengatakan Purbaya diganti hanya karena satu pernyataan. Tetapi kalau gaya komunikasi tersebut berulang kali menimbulkan pertanyaan di pasar dan ketidaknyamanan di kalangan elite, tentu biaya politiknya semakin besar,” ujarnya.