Terbongkar! Transaksi Judol di Kementerian PU Tembus Rp12 Miliar

fin.co.id - Praktik judi online ternyata masih menjadi persoalan yang harus dihadapi di lingkungan aparatur pemerintah. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menemukan adanya aktivitas judi online yang melibatkan sejumlah pegawai sepanjang periode 2024–2025.

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan Kementerian PU, tercatat lebih dari 81 ribu frekuensi transaksi judi online dengan total nilai transaksi mencapai lebih dari Rp12 miliar.

Temuan tersebut menjadi perhatian serius Kementerian PU. Dari sekitar 2.000 pegawai yang diperiksa dalam penelusuran tersebut, sebagian telah diberikan sanksi, sementara sebagian lainnya masih menjalani proses penjatuhan sanksi sesuai tingkat pelanggaran dan aturan yang berlaku.

Kementerian PU menegaskan bahwa penanganan praktik judi online tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga integritas, disiplin, dan profesionalisme pegawai

Temuan mengenai transaksi judi online tidak langsung dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman. Inspektorat Jenderal Kementerian PU melakukan pemeriksaan untuk memastikan setiap indikasi ditindaklanjuti berdasarkan data, bukti, serta ketentuan yang berlaku.

Langkah tersebut dilakukan agar proses penanganan pegawai tetap berjalan sesuai prosedur dan tingkat pelanggaran masing-masing.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan, persoalan judi online di lingkungan Kementerian PU berkaitan erat dengan upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara.

Menurutnya, pegawai Kementerian PU memiliki tanggung jawab besar karena institusi tersebut menangani pekerjaan sekaligus anggaran negara dalam jumlah yang besar.

“Kementerian PU mengelola pekerjaan dan anggaran negara dalam jumlah yang sangat besar. Karena itu saya menuntut orang-orang di dalamnya memiliki disiplin dan integritas yang sepadan dengan tanggung jawab tersebut,” kata Menteri Dody.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan kedisiplinan pegawai menjadi salah satu perhatian penting dalam pengelolaan institusi pemerintah

Kementerian PU memandang praktik judi online tidak hanya berdampak kepada individu yang melakukannya.

Aktivitas tersebut juga dapat memberikan dampak terhadap kehidupan keluarga, kondisi sosial, hingga kinerja dan kedisiplinan pegawai.

Karena itu, penanganan yang dilakukan Kementerian PU tidak berhenti pada pemberian sanksi. Institusi tersebut juga mendorong penguatan pembinaan dan langkah pencegahan agar persoalan serupa bisa diminimalkan.

Pendekatan tersebut dinilai penting karena persoalan judi online dapat berkembang menjadi masalah yang lebih luas apabila tidak ditangani sejak awal.

Selain berpotensi memengaruhi kondisi pribadi pegawai, persoalan tersebut juga dapat berdampak terhadap lingkungan kerja dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah