.png){kind=small}
Biaya Logistik Antarpulau Masih Mahal, DPR Dorong RUU Daerah Kepulauan Beri Solusi
RUU Daerah Kepulauan dinilai perlu menjawab tingginya biaya distribusi antarpulau yang berdampak pada pemasaran komoditas daerah.
fin.co.id - Panjang dan mahalnya proses pengiriman barang menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan.
Sejumlah tahapan distribusi akibat kondisi geografis wilayah kepulauan dinilai membuat biaya logistik meningkat sekaligus menyulitkan pemasaran komoditas daerah.
Anggota Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Sudin mencontohkan kondisi distribusi barang di Lampung yang harus melewati beberapa kali perpindahan moda transportasi. Menurutnya, barang tidak bisa langsung sampai ke tujuan karena harus melalui kapal kecil, dermaga, hingga truk.
“Dari gudang itu dibawa ke kapal kecil, kemudian satu setengah jam, satu jam, baru nanti ke dermaga. Setelah itu bongkar lagi, naik truk lagi,” kata Sudin dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan dengan akademisi di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 September 2026Logistik Antarpulau Mahal, DPR Dorong RUU Daerah Kepulauan Beri Solusi.
Baca Juga
Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan itu mengatakan panjangnya rantai distribusi turut menjadi tantangan dalam menciptakan efisiensi. “Jadi efisiensi di sinilah yang agak sulit,” ujarnya.
Komoditas Kepulauan Terkendala Biaya Angkut
Menurut Sudin, persoalan distribusi juga berpengaruh terhadap komoditas yang dihasilkan daerah kepulauan. Garam dari Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu contoh yang disampaikannya.
“Di NTT, garam itu bagus. Tapi begitu dibawa, ongkosnya mahal,” kata Sudin.
Ia juga menyoroti pengiriman sapi dari Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat menuju Jawa. Sudin menyebut pernah tersedia kapal dari Kementerian Pertanian dengan kapasitas sekitar 500 ekor sapi, tetapi kapal tersebut tidak berjalan karena tingginya biaya angkut.
“Pernah ada kapal dari Kementerian Pertanian, itu bisa 500 ekor sapi dari NTT, NTB ke Jawa. Tapi tidak jalan karena biaya angkutnya tinggi,” ujarnya.
Baca Juga
RUU Daerah Kepulauan Perlu Atur Efisiensi
Bagi Sudin, persoalan yang dihadapi daerah kepulauan tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan sarana transportasi. Menurutnya, aspek biaya dan efisiensi dalam proses distribusi juga perlu masuk dalam pengaturan RUU tentang Daerah Kepulauan.
“Jadi kebutuhan dasar, kemudian transportasi ini juga harus kita pikirkan,” tegas politisi dari dapil Lampung I itu.
Karena itu, Sudin meminta RUU tentang Daerah Kepulauan memberikan kerangka kebijakan yang dapat memperbaiki konektivitas sekaligus menekan beban logistik. Ia menilai efisiensi distribusi penting agar komoditas daerah kepulauan memiliki akses pasar yang lebih baik dan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.
