Nasib Perombakan Pejabat DJP dan Bea Cukai Masih Dibahas, Apa Hasilnya?

fin.co.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara belum memberikan kepastian mengenai kelanjutan perombakan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ia belum memastikan apakah perubahan tersebut akan diteruskan atau justru dibatalkan.

Suahasil menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan masih mengevaluasi proses serta berbagai aktivitas yang telah berlangsung berkaitan dengan penunjukan pejabat di dua direktorat jenderal tersebut.

"Kita mendiskusikan, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi," kata Suahasil, Kamis, 17 September 2026.

Ia menjelaskan, mekanisme pengangkatan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki tahapan dan jenjang tertentu. Dalam pelaksanaannya, kebutuhan masing-masing unit eselon I juga menjadi salah satu pertimbangan.

Saat ini, Kementerian Keuangan masih menunggu pandangan dan masukan dari seluruh unit eselon I sebelum mengambil langkah selanjutnya.

"Nah ini saya masih sekarang mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon 1 karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit," ujarnya.

Menurut Suahasil, kebutuhan terhadap pejabat yang bekerja lintas unit dapat muncul dalam struktur organisasi Kementerian Keuangan. Penempatan tersebut dinilai penting untuk mendukung koordinasi sekaligus memperkuat kerja sama antarunit.

"Karena kadang-kadang kita memerlukan struktur pejabat yang sifatnya itu lintas unit eselon 1 karena itu memperkuat sinergi, memperkuat koordinasi. Jadi ini yang kita sedang pastikan dan akan kita pastikan bahwa sinergi dari Kementerian Keuangan itu terjadi dengan baik," jelasnya.

Ketika ditanya mengenai peluang pembatalan perombakan pejabat tersebut, Suahasil belum memberikan jawaban pasti. Ia mengatakan keputusan akan ditentukan setelah pihaknya meninjau terlebih dahulu proses yang sudah berlangsung.

"Kita nanti melihat dulu ya apa yang sudah dilakukan kemarin," ungkapnya.

Selain itu, Suahasil turut menjelaskan mengenai mekanisme pelantikan pejabat yang sebelumnya telah diterapkan. Menurutnya, pelantikan tidak selalu dilakukan dengan satu pola, termasuk pernah menggunakan format hibrida.

"Karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hibrid, ada yang waktu itu datang, sehingga ini nanti jadi kombinasi ya," pungkasnya.